MediaKeadilan.com – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia. Terutama, melalui meningkatnya ketidaktentuan politik yang dapat berdampak pada kepercayaan investor.
Ketidaktentuan politik dinilai memiliki konsekuensi ekonomi lantaran investor berpotensi mengimbau premi risiko atau risk premium makin tinggi ketika menyaksikan adanya risiko yang masih belum jelas.
Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, menyebutkan ketidaktentuan politik memang memiliki biaya yang wajib ditanggung oleh perekonomian. Namun, pergerakan pasar keuangan tidak cuma ditentukan oleh satu faktor.
“Jadi yang namanya uncertainty di politik itu tentu ada cost-nya, risk premium. Kalau misalnya uncertainty itu tinggi, risk premium yang diminta juga tinggi. Tapi perlu kita perhatikan bahwa pergerakan di pasar keuangan tidak cuma digerakkan oleh satu force, tapi berbagai force,” katanya saat FGD di Sabang, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, apabila menyaksikan perkembangan pasar keuangan dalam dua hari terakhir sejak isu penyadapan mencuat, pergerakannya justru memperlihatkan perbaikan.
Kondisi tersebut terjadi lantaran terdapat faktor eksternal yang makin besar memengaruhi dinamika sektor keuangan domestik, terutama perkembangan geopolitik global dan arah kebijakan politik Amerika Serikat.
“Nah bila kita lihat di isu penyadapannya kan di dua hari terakhir. Nah itu kan kita lihat dua hari terakhir justru pergerakan pasar keuangan relatively membaik. Kenapa dapat membaik? Karena ada faktor yang makin besar mempengaruhi dinamika sektor keuangan, yakni geopolitik outlook trajectory dari US midterm election pada hari semasih belumnya,” bebernya.
Irman menerangkan, penurunan imbal hasil atau yield US Treasury serta potensi penurunan harga minyak turut menyerahkan pengaruh terhadap pergerakan pasar keuangan Indonesia.
Dengan demikian, premi risiko yang diperhitungkan investor setelah munculnya kasus tersebut masih belum makin besar dibandingkan dampak positif dari perkembangan global dan potensi meredanya ketegangan geopolitik.
“Kemudian juga kita lihat US treasury yield turun, potensi harga minyak turun. Itu makin mempengaruhi pergerakan pasar keuangan domestik. Artinya risk premium yang dilihat oleh investor setelah pengumuman kasus ini itu tidak makin besar daripada positive impact dari global atau geopolitical potential de-escalation tadi,” terangnhya.
Meski demikian, Irman mengingatkan terlalu dini demi menyimpulkan dampak jangka panjang kasus penyadapan tersebut terhadap perekonomian. Pasalnya, perkembangan isu politik tersebut masih sulit diprediksi, termasuk kebarangkalian eskalasi yang makin besar.
“Nah tentu it’s too early to say gitu ya, apakah isu politik ini akan escalate dan menjadi besar lantaran amat sulit kita memprediksi. Tapi yang jelas merupakan ketika investor merasakan ketidaktentuan itu ada cost yang wajib kita bayar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irman menilai pihak pemerintah perlu menjaga transparansi proses hukum demi mengurangi ketidaktentuan yang dirasakan investor.
Menurutnya, kejelasan penanganan kasus menjadi penting agar investor dapat menilai apakah persoalan tersebut berpotensi mengganggu konsistensi kebijakan pihak pemerintah maupun kredibilitas institusi.
“Pertama berarti transparansi proses hukumnya wajib ditingkatkan, wajib dijaga supaya investor juga dapat memantau oh ini dampaknya akan kecil, oh ini tidak akan mempengaruhi konsistensi dari policy, oh ini tidak akan mempengaruhi kredibilitas institusi,” ungkap Irman.
Ia menegaskan, transparansi menjadi salah satu faktor penting demi mengonfirmasi premi risiko yang diminta investor tidak meningkat terlalu tinggi.
Dengan begitu, perkembangan positif dari pasar global tetap dapat menyerahkan daya tarik untuk aset-aset domestik di tengah munculnya ketidaktentuan politik.
“Itu yang perlu kita make sure bahwa transparansi itu terjadi berakibat premium yang diminta oleh investor tidak makin besar daripada perbaikan di global yang menciptakan aset domestik menjadi relatively makin menarik,” pungkasnya.
