MediaKeadilan.com – Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak bersama hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).
Isir menyebutkan majelis hakim menilai tindakan Ahrie sebagai pelanggaran berat. Dalam sidang tersebut, Ahrie juga dinyatakan menjalankan pelanggaran etika berupa perbuatan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yakni perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Meski diputus PTDH, Ahrie langsung menegaskan banding atas putusan majelis hakim. Dengan demikian, proses penjatuhan sanksi terhadapnya masih berlanjut ke tahap banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai bersama haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menegaskan banding,” ucap Isir.
Tak Pandang Bulu
Semasih belumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengonfirmasi tidak akan memberi perlakuan khusus, sekalipun tersangkanya merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi menyebut penyadapan terhadap kepala negara sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi.
Ia juga menegaskan tidak takut menyikapi pihak-pihak yang terbukti menjalankan pelanggaran hukum dan mencederai negara.
Dalam perkara ini Bareskrim Polri telah empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit dan Ahrie Sonta dua tersangka lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden, sejumlah aparatur negara negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat sekitar (LSM), hingga kalangan pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan pihak kepolisian (LP), maupun kaitan bersama proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 demi menghilangkan jejak.
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso kekinian ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi masih belum ditahan lantaran masih dalam kondisi sakit.
