MediaKeadilan.com – Presiden Prabowo Subianto minta maaf secara terbuka kepada Malaysia dan Singapura terkait kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Permohonan maaf tersebut diutarakan langsung pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin ASEAN ke-49 di Manila, Filipina.
Masalah lintas batas antarnegara kawasan Asia Tenggara kerap terjadi dan menuntut kesadaran kolektif dalam menjaga stabilitas lingkungan. Dampak karhutla yang meluas membuktikan bahwa insiden di dalam negeri dapat memengaruhi kenyamanan negara tetangga secara langsung.
“Sebagai contoh, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, terkait kebakaran hebat yang kami alami, yang membutuhkan waktu hampir empat bulan demi dikendalikan,” ujar Prabowo dalam pidato yang disiarkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Senin (16/11/2026).
Pemerintah Indonesia tidak menyerahkan toleransi sedikit pun kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Sanksi administratif hingga jalur hukum berat telah resmi diberlakukan tanpa pandang bulu.
“Asap dari kebakaran tersebut sampai ke Malaysia dan Singapura. Meskipun bukan lantaran kesengajaan kami, sekali lagi kami memohon maaf,” ujar Prabowo.
Langkah penegakan hukum mencakup pencabutan izin usaha dan penyeretan pihak korporasi ke meja hijau. Ketegasan ini diambil demi memperlihatkan komitmen serius negara dalam menuntaskan akar masalah lingkungan.
“Kami telah mencabut 17 konsesi korporasi. Saat ini, 26 korporasi sedang dalam penyelidikan, dan 11 telah didakwa,” kata Prabowo.
Pengusutan kasus karhutla melibatkan aparat kepihak kepolisianan secara masif terhadap puluhan korporasi nakal di berbagai wilayah. Proses hukum berjalan ketat guna mengonfirmasi efek jera untuk para tersangka perusak lingkungan.
“23 korporasi lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 korporasi sedang dalam penyelidikan oleh kepihak kepolisianan kami,” sambungnya.
Pemerintah mengerahkan puluhan ribu aparat di lapangan demi menaklukkan titik api selama berbulan-bulan. Strategi penanganan darurat tersebut kini dievaluasi secara menyeluruh demi merumuskan kebijakan yang jauh makin efektif.
Fokus penanganan kini bergeser dari sekadar memadamkan api menuju pencegahan sistematis yang berkelanjutan. Pembentukan lembaga baru khusus dipersiapkan demi memperkuat sistem mitigasi bencana di masa depan.
