Kejar Amanat MK, DPR Targetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung 8 Oktober

admin
By admin
2 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan teramat lambat pada 8 Oktober 2026, atau semasih belum masa sidang ini berakhir.

Dia menyebutkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar RUU itu dapat rampung pada Oktober ini. Sedangkan DPR akan mengawali memasuki masa reses pada 9 Oktober 2026.

“Artinya, semasih belum penutupan masa sidang, demi memenuhi amanat putusan Mahkamah Konstitusi, ini kan wajib kita sahkan,” kata Saan seusai beraudiensi bersama sejumlah serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Namun apabila semasih belum 8 Oktober telah tak ada lagi persoalan, menurut dia, tak menutup kebarangkalian RUU itu dapat disahkan makin cepat.

Dia mengonfirmasi bahwa DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah serikat buruh, demi disampaikan ke Panitia Kerja (Panja) yang membahas RUU tersebut.

Menurut dia, DPR RI akan terus mencari titik temu atas persoalan-persoalan yang disampaikan oleh para buruh. Tak menutup kebarangkalian, kata dia, DPR RI akan bekerja sampai malam bahkan di hari libur demi menuntaskan RUU itu.

“Dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini kan ada sejumlah pihak, ya, tentu pekerja itu sendiri, terus si pengusacuma yang tergabung terutama dalam Apindo, dan juga dari pihak pemerintah, kan tripartit,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Semasih belumnya, perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Sunarno menyampaikan bahwa pihaknya sejauh ini masih belum memperoleh informasi perkembangan pembahasan setelah DPR RI menerbitkan draf RUU tersebut. Pasalnya, dia menilai RUU itu masih tidak jauh berbeda bersama Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Maka dari itu, dia menyampaikan KBPBI tetap hendak memperjuangkan aspirasi dari kaum buruh agar dapat diakomodir dalam RUU tersebut, di antaranya soal permasalahan sistem pekerja kontrak, pengupahan, dan hal-hal lainnya yang dinilai mengeksploitasi buruh.

“Karena kami cuma ingin menyampaikan aspirasi atau tuntutan kami yang memang telah bertahun-tahun menjadi polemik di kaum-kaum buruh, kaum-kaum pekerja,” kata Sunarno yang juga Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article