MediaKeadilan.com – Maraknya misinformasi dan disinformasi di media menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program imunisasi di Indonesia.
Informasi keliru yang beredar tidak cuma menimbulkan kekhawatiran, namun juga dapat berujung pada penolakan masyarakat sekitar terhadap vaksin.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Keaparatur negara kementerianan Kesehatan (Kemenkes) Aji Muhawarman menyebutkan, persoalan misinformasi dan disinformasi bahkan masuk dalam daftar risiko global yang perlu diwaspadai.
Ia merujuk Global Risks Report 2026 yang diterbitkan World Economic Forum (WEF). Dalam laporan tersebut, misinformasi dan disinformasi ditempatkan sebagai risiko global tertinggi kedua.
“Ini memperlihatkan lagi bahwa persoalan informasi yang keliru di media itu menjadi ancaman serius demi pengetahuan dan juga kebijakan kesehatan,” kata Aji dalam media briefing bersama RCCE+ Indonesia, Kamis (29/10/2026).
Di Indonesia, Aji menyebut Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sekitar 2.600 hoaks selama sejumlah tahun terakhir, bersama isu imunisasi sebagai salah satu topik yang teramat sejumlah ditemukan.
Menurut dia, penyebaran informasi keliru menjadi persoalan tersendiri untuk program imunisasi yang menyasar jutaan orang, termasuk pemberian vaksin kepada kalangan anak.
Program berskala besar tersebut juga berkaitan bersama berbagai kepentingan, termasuk industri. Kombinasi faktor itu, menurut Aji, ikut membentuk keraguan, kekhawatiran, kesalahpahaman, hingga penolakan di tengah masyarakat sekitar.
“Artinya memang keraguan pada masyarakat sekitar masyarakat sekitar itu memang nyata dan ini butuh informasi yang kredibel, berbasis bukti, kita menjawab bersama edukasi tersebut,” ujarnya.
Aji menilai, keraguan masyarakat sekitar tidak cukup dihadapi bersama sekadar menyampaikan imbauan agar orang tua menyerahkan vaksin kepada anak. Pemerintah juga perlu memahami alasan di balik penolakan atau kekhawatiran tersebut.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang tidak menghakimi masyarakat sekitar yang masih ragu terhadap imunisasi. Menurut dia, petugas dan pihak terkait perlu mendengarkan kekhawatiran masyarakat sekitar termakin dahulu semasih belum menyerahkan penjelasan.
“Karena kita menyaksikan keraguan ini bersama empatik, tidak menghakimi, mendengarkan, memahami, dan dapat menerangkan bersama baik,” pesannya.
