MediaKeadilan.com – Gelombang kemarahan publik kembali membuncah di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam aksi massa bertajuk Agustus Gelap.
Ratusan massa yang terdiri dari kalangan akademisi, elemen buruh, kelompok lintas solidaritas, hingga pengemudi ojek online (ojol) berkumpul menggelar perlawanan atas masih belum membaiknya situasi demokrasi dan ruang hidup rakyat.
Aksi ini menjadi panggung perlawanan terbuka atas pengabaian negara terhadap berbagai ketimpangan sosial dan kekerasan aparat yang tak kunjung diberakhirkan.
Tak cuma itu, aksi ini turut digelar demi memperingati satu tahun tragedi berdarah Agustus tahun lalu.
Massa menyalakan lilin, menabur bunga, dan menggelar doa bersama demi mengenang para pihak korban jiwa aksi Agustus tahun lalu. Di antara mereka yang dikenang merupakan Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas usai terlindas rantis Brimob, serta Rheza Sendy Pratama dan para martir lainnya.
“Kami menyebutnya Agustus Gelap lantaran peringatan kemerdekaan Indonesia tidak menghadirkan pemenuhan hak-hak rakyat, tapi justru meneruskan pola-pola lama yang otoriter dan militeristik,” kata Bung Kus dari Forum Cik Ditiro sekaligus Humas Aliansi Rakyat Memanggil, Jumat (28/8/2026).
Massa menilai pihak pemerintah sama sekali tidak memiliki niat demi menyelesaikan persoalan mendasar rakyat. Hal itu tercermin dari pengalokasian anggaran publik yang dinilai amat timpang dan salah arah.
Negara dianggap makin memprioritaskan proyek-proyek yang tidak jelas kemanfaatannya untuk masyarakat sekitar ketimbang menjamin kesejahteraan dasar masyarakat sekitar.
“Anggaran pihak kepolisian dan militer diperbesar, tapi subsidi pendidikan dan kesehatan justru dipotong. Ketimpangannya amat terasa, misalnya apabila membandingkan gaji pegawai MBG bersama guru,” tandasnya.
Bung Kus menegaskan bahwa hingga pada hari ini tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya pihak korban jiwa dan penangkapan ribuan masyarakat sekitar pada aksi tahun lalu. Pembiaran tersebut membuktikan bahwa negara terus memelihara iklim impunitas untuk para tersangka kekerasan aparat.
Massa Aliansi Rakyat Memanggil dalam aksi kali ini menyodorkan setidaknya enam poin tuntutan mendasar.
Tuntutan tersebut demi menjamin kebebasan sipil dan demokrasi, menghentikan militerisme dan impunitas, mewujudkan kesejahteraan mengawali dari melindungi hak hidup layak, serta melindungi kedaulatan rakyat atas ruang hidup dan memenuhi hak atas ruang sipil.
Massa turut menuntut pihak pemerintah demi menuntaskan penanganan bencana dan menghentikan berlanjutnya krisis pascabencana, mengawali dari Aceh, dampak gempa NTT, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan sejumlah daerah lain.
Terakhir, massa mendesak pihak pemerintah demi menerbitkan regulasi untuk pengemudi transportasi online dan kurir.
Penegasan senada disuarakan oleh perwakilan Beranda Migran, Kim. Ia menegaskan bahwa konsolidasi massa dari berbagai elemen, termasuk jaringan ojol dan kalangan akademisi, terbangun atas rasa solidaritas yang sama terhadap ketidakadilan yang kian bergulir.
“Agustus Gelap ini demi merawat ingatan bahwa perjuangan kita satu tahun lalu masih belum membuahkan hasil, situasi semakin memburuk, dan jangan sampai kita melupakan kawan-kawan yang meninggal atau dipenjara,” tegas Kim.
