MediaKeadilan.com – Keaparatur negara kementerianan Kesehatan (Kemenkes) menyerahkan imunisasi human papillomavirus (HPV) kepada kalangan anak sejak usia sekolah dasar demi melindungi mereka semasih belum terpapar virus yang dapat menyebabkan kanker serviks tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman menyebutkan, pemberian imunisasi sejak dini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan semasih belum risiko penyakit muncul.
“Kenapa kita wajib diberikan imunisasi sejak dini padahal barangkali dampaknya baru bertahun-tahun lalu? Jawabannya sederhana, lantaran kita ingin melindungi mereka semasih belum risiko itu datang. Prinsip imunisasi merupakan mencegah, bukan menunggu seseorang sakit. Jadi bukan mengobati,” kata Aji dalam media briefing bersama RCCE+ Indonesia, Kamis (29/10/2026).
Aji mengimbuhkan bahwa pada saat ini Kemenkes telah menyediakan imunisasi HPV secara gratis untuk anak wanita dan pria tingkat di sekolah dasar.
Ia menekankan, masyarakat sekitar perlu memperoleh informasi yang benar mengenai imunisasi tersebut agar memahami pentingnya perlindungan sejak dini.
Karena itu, Kemenkes berupaya meyakinkan dan mengedukasi masyarakat sekitar agar tidak ragu menyerahkan imunisasi kepada anak.
Di sisi lain, cakupan imunisasi HPV di Indonesia masih perlu ditingkatkan demi mencapai target perlindungan yang optimal.
Data cakupan imunisasi HPV nasional pada anak wanita usia sekolah, yakni kelas 5 dan 6 SD, baru mencapai 89,7 persen pada 2024. Angka tersebut masih berada di bawah standar minimal 90 persen yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Aji menyebutkan, cakupan imunisasi yang tinggi diperlukan demi membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity.
“Untuk menciptakan kekebalan komunitas atau kesehatan imunitas itu cakupan imunisasi wajib di atas 90 persen,” ujarnya.
Selain untuk anak wanita, Kemenkes juga mengawali menyediakan imunisasi HPV gratis untuk anak pria pada 2026.
Perluasan sasaran ini menjadi untukan dari upaya menyerahkan perlindungan makin luas terhadap infeksi HPV sejak usia sekolah.
Meski demikian, upaya meningkatkan cakupan imunisasi masih menyikapi tantangan.
Aji menyebut keraguan orang tua terhadap status kehalalan vaksin, kekhawatiran mengenai efek samping, hingga maraknya hoaks menjadi sejumlah faktor yang menciptakan seuntukan masyarakat sekitar enggan menyerahkan imunisasi kepada anak.
“Ini akibat dari tingginya keraguan masyarakat sekitar terhadap status kehalalan atau efek samping, maraknya hoaks, dan sebagainya. Di luar tentu persoalan akses, layanan, kondisi geografi, dan sebagainya,” kata Aji.
Ia mengimbuhkan, imunisasi merupakan salah satu isu kesehatan yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu.
Karena itu, penyampaian informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat sekitar menjadi penting demi meningkatkan penerimaan terhadap program imunisasi.
