MediaKeadilan.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh sebagai tindakan yang mengarah ke makar.
Herindra menyebutkan pihaknya akan menginformasikan perkembangan kasus tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Saya wajib ada yang dilaporin ke Presiden,” kata Herindra saat ditemui di Kompleks Istana Kekepala negaraan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Saat ditanya mengenai dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah petinggi Polri, Herindra menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa.
“Ini merupakan suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar,” ujarnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini semasih belumnya diungkap Bareskrim Polri. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat sekitar, pengusaha, hingga wartawan.
Dalam pengungkapan tersebut, pihak kepolisian menduga keterlibatan seorang jenderal pihak kepolisian bintang empat berinisial LSP serta sejumlah perwira tinggi Polri berinisial AS/ASN, EH, dan SU. Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto semasih belumnya telah menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku juru bicara Presiden dalam konferensi pers di Istana Kekepala negaraan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Beliau (Presiden Prabowo, red.) amat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, lalu menjalankan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu amat memprihatinkan. Sekali lagi, amat mengkhawatirkan demi kepentingan kita seluruhnya,” kata Prasetyo.
