MediaKeadilan.com – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengkritik rencana pihak pemerintah merelokasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, sebagaimana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah menyebutkan wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo bukanlah hal sepele dan wajib dikaji secara amat hati-hati.
Ia berujar, memindahkan satwa endemik yang selama ini hidup di habitat alaminya justru berpotensi menimbulkan ancaman baru untuk keberlangsungan hidup badak Jawa itu sendiri.
Menurut WALHI, alasan kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau perlu dipertanyakan.
Mengingat, selama ini badak Jawa telah lama hidup di kawasan tersebut dan mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam, termasuk letusan besar Krakatau pada 1883.
Oleh lantaran itu, WALHI menegaskan agar pihak pemerintah menerangkan secara terbuka apa urgensi dan dasar ilmiah dari rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
“Mengapa justru pemindahan badak yang dipilih, alih-alih memperkuat perlindungan habitat aslinya?” kata Umi kepada MediaKeadilan.com, Minggu (15/11/2026).
Umi menyebutkan, WALHI turut mencermati adanya dugaan bahwa rencana relokasi badak Jawa berkaitan bersama potensi pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon yang selama ini terkendala statusnya sebagai taman nasional.
“Namun, dugaan tersebut masih belum dapat kami konfirmasi lantaran masih memerlukan penelusuran dan investigasi makin lanjut,” kata Umi.
Meski demikian, terlepas dari apa pun alasannya, WALHI menepis pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya tanpa dasar ilmiah dan kajian ekologis yang transparan.
“Prioritas pihak pemerintah sewajibnya merupakan melindungi habitat, memperkuat upaya konservasi, dan mengatasi berbagai ancaman terhadap populasi badak Jawa, bukan justru mengambil langkah yang berpotensi semakin mendekatkan satwa langka ini pada kepunahan,” kata Umi.
