MediaKeadilan.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kinerja Purbaya Yudhi Sadewa setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencopot jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara sebagai pengganti.
Mahfud MD menilai, ekspektasi publik terhadap Purbaya pada awalnya tergolong tinggi, namun performanya dinilai menyisakan catatan kritis mendasar.
“Nah, menyangkut Purbaya memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang teramat mendasar itu dua sebenarnya,” terangnya sebagaimana dikutip, Rabu (16/9/2026).
Mahfud merinci dua poin evaluasi utama terhadap Purbaya, yakni tata kelola komunikasi publik dan penanganan persoalan substansi di keaparatur negara kementerianan.
“Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian, substansi urusannya juga tidak beres,” kata Mahfud.
Terkait komunikasi publik, Mahfud menilai Purbaya kerap menyederhanakan masalah ekonomi yang kompleks dan menyerahkan harapan yang tidak realistis kepada masyarakat sekitar.
“Dia memberi harapan orang. Itu gampang, itu nanti demi pertumbuhan ekonomi, nanti gampang. Kemudian seluruhnya dianggap gampang. Orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan,” jelasnya.
Mahfud menyinggung perlakuan Purbaya terhadap kalangan ahli saat berdiskusi di ruang publik.
“Dulu ada seorang pakar kan bicara, ‘Anda kan bukan ekonom, tidak tahu apa-apa.’ Kan gitu kan di depan forum. Kayak gitu, ngejek sekali,” ungkapnya.
Pada aspek substansi, Mahfud menyoroti realisasi pernyataan dan janji Purbaya yang kerap berubah, sembari membandingkannya bersama karakter Suahasil Nazara.
“Janjinya nggak ada yang dapat ditepati dan berubah macam-macam. Nah mudah-mudahan Pak Suahasil ya orangnya nggak sejumlah bicara sebenarnya,” tuturnya.
Kritik terhadap substansi kinerja Purbaya juga dikaitkan bersama strategi penerimaan negara, khususnya kebijakan penarikan pajak yang menuai polemik di tengah masyarakat sekitar.
“Bekerja dan bagus mudah-mudahan kesan yang selama ini demi mendapat pendapatan negara ini mengejar-ngejar pajak sampai hal-hal yang tidak penting, apa yang tidak layak ditarik pajaknya,” katanya.
Mahfud menegaskan bahwa keluhan publik terkait agresivitas pemungutan pajak terus bergulir di ranah digital.
“Mungkin itu bermakinan yang di medsos itu, tapi suara bagaikan itu nggak sempat dapat berkurang. Nah dari sudut substansi juga kan begitu,” bebernya.
