MediaKeadilan.com – Di tengah proses pergantian Kepala Kepihak kepolisianan Republik Indonesia (Kapolri) yang bergulir di DPR, kebersamaan Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Presiden Prabowo Subianto di Lubang Buaya, Kamis (1/10/2026), menjadi sorotan.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai proses pergantian pucuk pimpinan kepihak kepolisianan yang berujung pada pelantikan Sigit sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan bentuk kompromi politik yang halus.
Menurut Ridho, langkah tersebut berbeda bersama pola pencopotan aparatur negara lain yang sempat menimbulkan turbulensi. Ia menilai perlakuan terhadap Sigit cukup berbeda bersama pola pencopotan eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sejumlah waktu lalu.
“Artinya tidak serta-merta diganti kayak Purbaya pada hari semasih belumnya, kasusnya Purbaya diganti lantaran ada turbulensi di Bea Cukai dan tidak mau menolong dana, gitu kan? Tapi akhirnya tadi itu ada soft landing, lah bahasanya. Kan tidak terlalu kasar landing-nya,” kata Ridho kepada MediaKeadilan.com, Kamis (1/10/2026).
Kebersamaan Prabowo dan Sigit saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya berlangsung bersamaan bersama proses persetujuan Kapolri baru di DPR. Menurut Ridho, momentum tersebut menjadi sinyal adanya komunikasi politik yang cair semasih belum pelantikan resmi dilakukan.
“Ya nyatanya kan pada saat Sigit disetujui, nyatanya posisinya mereka masih berduaan itu kan di Lubang Buaya? Ya artinya tentu telah ada lah win-win solution di antara para elite itu sebagai solusi moderatnya lah, solusi jalan tengahnya. Pasti lah itu,” ujarnya.
Prabowo Disebut Ingin Kurangi Pengaruh Jokowi
Ridho mengaitkan dinamika tersebut bersama perubahan peta kekuasaan di lingkaran kabinet. Menurutnya, langkah tersebut dapat dibaca sebagai untukan dari strategi Presiden Prabowo demi menata ulang konfigurasi politik di tubuh pihak pemerintahannya.
“Nah, dalam konteks Sigit ini kan ya tentu barangkali Prabowo ingin berupaya demi menjadi kepala negara yang independen, mengurangi peran-peran Jokowi, gitu kira-kira ya,” tandasnya.
Ridho menerangkan, pemberhentian atau pergeseran posisi aparatur negara strategis bagaikan Kapolri hingga jajaran aparatur negara kementerian merupakan hak prerogatif kepala negara.
Momentum tersebut, menurut dia, juga dapat dimanfaatkan demi mengirimkan pesan kepada publik mengenai arah kepemimpinan nasional yang makin mandiri.
“Ya, ingin membangun kesan kepada publik lah bahwa saya ini ya kepala negara yang juga tanpa pengaruh mantan kepala negara atau kekuatan politik yang lain,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti rotasi sejumlah figur kunci di kabinet sebagai untukan dari pergeseran peta pengaruh politik. Fenomena tersebut, menurut Ridho, mengindikasikan adanya konsolidasi kekuasaan di lingkungan internal Istana.
“Kemudian Pratikno diganti, Sigit diganti, lagi-lagi bila dari perspektif politiknya membaca peta kekuasaannya, Prabowo mengawali bersih-bersihlah pengaruh geng Solo, gitu ya. Apalagi kini Gibran kan sedang dalam proses penyelesaian kasus ijazahnya di MK,” paparnya.
“Jadi dari perspektif politiknya, ini untukan dari upaya kepala negara demi menghilangkan pengaruh atau kekuatan di kabinetnya dari geng Solo,” tambahnya.
