MediaKeadilan.com – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dinilai dapat menjadi momentum penting demi memetakan berbagai persoalan yang dihadapi pihak pemerintah daerah. Namun, forum tersebut diingatkan agar tidak cuma diisi penyampaian arahan dari pihak pemerintah pusat.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebutkan pertemuan antara Presiden Prabowo bersama para kepala daerah, kepala daerah, dan wali kota sewajibnya berlangsung dalam format komunikasi dua arah.
Menurutnya, Presiden perlu makin sejumlah mendengarkan aspirasi kepala daerah, bukan sekadar menyampaikan instruksi.
“Presiden Prabowo seyogyanya sejumlah mendengarkan, bukan cuma komunikasi satu arah, apalagi cuma menceramahi kepala daerah yang diikuti perintah,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Salah satu isu yang dinilai penting dibahas merupakan pelaksanaan otonomi daerah. Jamiluddin menerangkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, cuma enam bidang yang tetap menjadi kewenangan pihak pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (hukum), moneter dan fiskal, serta agama.
Di luar enam bidang tersebut, pihak pemerintah daerah sewajibnya memiliki kewenangan demi mengelolanya. Namun, dalam praktiknya, daerah masih kerap merasa pihak pemerintah pusat mengambil alih kewenangan yang semestinya menjadi urusan mereka.
“Daerah masih merasakan pusat mengambil sepihak yang menjadi kewenangannya. Misalnya, soal kewenangan memberi izin tambang,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai sejumlah program pihak pemerintah pada saat ini juga memperlihatkan pendekatan yang makin sentralistis.
“Program MBG dan Koperasi Merah Putih dinilai kurang sejalan bersama kebijakan desentralisasi,” katanya.
Jamiluddin juga menyoroti tingginya ketergantungan pihak pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pihak pemerintah pusat. Kondisi tersebut menciptakan sejumlah daerah terdampak ketika pihak pemerintah pusat menjalankan efisiensi anggaran.
“Seuntukan besar kabupaten/kota masih amat bergantung pada dana transfer dari pihak pemerintah pusat demi menjalankan roda pihak pemerintahan. Akibatnya, saat pusat menjalankan efisiensi, daerah amat merasakan dampaknya,” jelasnya.
Tak cuma itu, ia menilai besarnya belanja pegawai yang mengurangi ruang pembangunan, ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah, hingga maraknya kasus korupsi di daerah juga perlu menjadi agenda pembahasan.
Menurut Jamiluddin, bersama mendengar langsung berbagai persoalan dari kepala daerah, Presiden akan memperoleh gambaran yang makin utuh semasih belum merumuskan kebijakan.
“Melalui mendengarkan, Presiden Prabowo diharapkan dapat memetakan persoalan daerah bersama benar dan akurat. Dari pemetaan inilah sewajibnya Prabowo mengambil kebijakan sebagai solusi mengatasi persoalan di daerah,” pungkasnya.
Semasih belumnya, rencana mengumpulkan seluruh kepala daerah disampaikan Presiden Prabowo saat menyerahkan sambutan dalam acara Akad Massal KPR Sejahtera FLPP di Batang, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2026.
Prabowo menyebutkan akan mengundang seluruh kepala daerah, kepala daerah, dan wali kota ke Jakarta dalam rapat khusus demi membahas program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Namun, hingga kini jadwal pelaksanaan pertemuan tersebut masih belum diumumkan.
