Resmi Disahkan DPR, Ini Dua Badan Baru yang Bakal Lahir dari UU Perampasan Aset

admin
By admin
2 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menyebutkan kedua badan tersebut dibentuk demi memisahkan fungsi pengelolaan dan pengawasan aset rampasan negara dari kewenangan aparat penegak hukum.

Menurutnya, pemisahan tersebut diperlukan demi mencegah konflik kepentingan, terutama agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan langsung dalam mengelola aset yang mereka rampas.

“Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda bersama penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sesejumlah-sejumlah barangkali merampas aset, lantaran dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).

Habiburokhman menyebutkan pemisahan kewenangan tersebut juga diterapkan di sejumlah negara, bagaikan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

“Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan perampasan aset bersama penegak hukumnya yang telah ada, gitu,” ujarnya.

Selain badan pengelola, UU tersebut juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini nantinya bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan aset demi mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Habiburokhman menyebut badan pengawas diperlukan agar UU Perampasan Aset tidak digunakan sebagai alat demi menindas pihak di luar kekuasaan maupun menjadi sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu wajib ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tuturnya.

Diketahui, DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article