Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

admin
By admin
3 Min Read

MediaKeadilan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pihak pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, capaian ekonomi Indonesia tidak cuma ditentukan oleh pihak pemerintah pusat, namun juga akumulasi kinerja seluruh daerah.

Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menyerahkan arahan pada Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertajuk “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Upaya (mendorong pertumbuhan) nasional tidak cuma bergantung kepada pihak pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pihak pemerintah pusat dan pihak pemerintah daerah,” ujarnya.

Mendagri menerangkan, Indonesia memiliki modal besar demi menjadi negara maju, mengawali dari kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga posisi geografis yang strategis. Potensi tersebut wajib dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengimbau kepala daerah memahami sejumlah komponen pendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya terdapat empat komponen utama, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pihak pemerintah, investasi, serta ekspor neto atau nilai ekspor dikurangi impor. Keempat komponen tersebut dapat menjadi acuan untuk Pemda dalam menentukan kebijakan dan mengukur perkembangan ekonomi di wilayahnya.

Pada komponen konsumsi rumah tangga, Mendagri menilai daya beli masyarakat sekitar menjadi salah satu indikator penting. Konsumsi yang kuat memperlihatkan masyarakat sekitar memiliki kemampuan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, konsumsi yang rendah dapat menjadi gambaran adanya persoalan daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.

Karena itu, ia mendorong Pemda mengoptimalkan belanja pihak pemerintah agar uang beredar di masyarakat sekitar sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi. Belanja daerah, menurutnya, tidak cukup cuma terserap dalam anggaran, namun wajib menyerahkan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi.

Mendagri juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mengimbau kepala daerah menyerahkan kemudahan perizinan, memperkuat pelayanan publik, serta mencegah praktik pungutan liar yang dapat menghambat masuknya investasi. Menurutnya, investasi akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, serta pariwisata.

Selain itu, Mendagri mendorong daerah mengembangkan produk unggulan melalui hilirisasi agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar ekspor. Ia mencontohkan pengembangan produk kelapa di Maluku Utara melalui kerja sama bersama Keaparatur negara kementerianan Pertanian. Menurutnya, langkah semacam itu dapat membuka peluang ekonomi yang makin besar.

“Harus punya kreativitas bagaikan itu, dan di daerah lain juga bagaikan itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan dapat diekspor,” jelasnya.

Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Keaparatur negara kementerianan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Medrilzam, perwakilan Pemda se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta aparatur negara terkait lainnya. ***

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article