MediaKeadilan.com – Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, masuknya rupiah sebagai daftar mata uang teramat lemah di dunia bukan jadi tolak ukur menyaksikan fundamental ekonomi Indonesia.
Menurutnya, rendahnya nilai nominal rupiah tidak dapat dijadikan ukuran bahwa perekonomian Indonesia makin buruk dibandingkan negara yang mata uangnya memiliki nilai nominal makin tinggi.
Pasalnya, berdasarkan data konverter mata uang yang dirujuk Forbes Advisor UK merilis 10 mata uang bersama nilai nominal terendah terhadap dolar AS. Dalam daftar itu, rupiah masuk dan berada di peringkat keenam.
“Ukuran kesehatan perekonomian yang makin tepat merupakan pertumbuhan pendapatan riil per kapita, produktivitas tenaga kerja, tingkat inflasi, daya saing ekspor, keseimbangan transaksi berjalan, cadangan devisa, dan stabilitas sistem keuangan,” bebernya saat dihubungi MediaKeadilan.com, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, yang perlu diluruskan termakin dahulu bahwa masuknya rupiah dalam daftar mata uang terlemah dunia tidak berarti rupiah merasakan depresiasi teramat besar dibandingkan seluruh mata uang lainnya.
Sebab, pemeringkatan tersebut didasarkan pada nilai nominal satu unit mata uang terhadap dolar AS, bukan besarnya persentase pelemahan dalam periode tertentu.
“Jadi, yang perlu dikhawatirkan bukan besarnya nominal Rp17.000–18.000 per dolar AS, melainkan apakah pelemahan tersebut berlangsung terlalu cepat, meningkatkan inflasi, memperbesar beban utang, dan mengurangi kemampuan masyarakat sekitar maupun dunia usaha mempertahankan daya belinya,” katanya.
Menurut dia, pelemahan rupiah pada saat ini makin sejumlah dipicu oleh tekanan eksternal, namun besarnya depresiasi juga mencerminkan meningkatnya kerentanan fundamental domestik.
Dari eksternal, kenaikan suku bunga bank sentral AS pada September menjadi 3,75–4,00 persen, imbal hasil surat utang AS tenor 10 tahun yang berada di sekitar 5,24 persen, serta harga minyak yang tinggi menciptakan investasi berbasis dolar semakin menarik.
“Artinya, tekanan rupiah masih belum memperlihatkan krisis fundamental ekonomi, namun guncangan global pada saat ini diperbesar oleh kebutuhan devisa yang meningkat dan kemampuan perekonomian menghasilkan pasokan dolar yang masih belum cukup kuat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dia mengimbuhkan, Bank Indonesia perlu mempertahankan pendekatan stabilisasi yang menyeluruh dan terukur, bukan cuma mengandalkan kenaikan suku bunga atau penggunaan cadangan devisa secara agresif dalam menguatkan rupiah.
Untuk itu, BI perlu tetap hadir melalui intervensi di pasar valuta asing tunai, transaksi berjangka domestik, dan pasar luar negeri demi mengurangi gejolak nilai tukar yang bermakinan.
” Penggunaan transaksi berjangka dapat menolong mengurangi kebutuhan penjualan dolar secara langsung, namun tetap wajib memperhatikan risiko dan biaya yang timbul dari posisi transaksi tersebut. BI juga perlu menjaga daya tarik instrumen keuangan rupiah melalui pengelolaan imbal hasil SRBI, memperkuat likuiditas pasar valuta asing, dan memperluas fasilitas perlindungan nilai untuk eksportir, importir, serta perbankan,” tuturnya.
