MediaKeadilan.com – Malaysia bersiap memperkarakan persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan di Indonesia ke forum Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bulan depan. Langkah tegas ini diambil demi mendesak lahirnya aturan kawasan yang jauh makin efektif dalam menangani krisis saban tahun tersebut.
Pemerintah tetangga menilai penanganan polusi asap selama ini terbentur ketiadaan payung hukum regional yang khusus. ASEAN sampai pada saat ini cuma mempunyai skema penanggulangan bencana alam, sementara krisis polusi udara akibat pembakaran lahan tidak masuk dalam kategori itu.
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menegaskan bahwa koridor penanganan yang ada pada saat ini masih belum mampu menyentuh akar masalah. Ia merasa krisis lingkungan ini wajib menjadi agenda utama dalam pertemuan para diplomat kawasan di Manila, Filipina.
“Kita telah memiliki mekanisme ASEAN demi bencana alam, namun kabut asap tidak termasuk atau tidak diklasifikasikan sebagai bencana alam,” kata Mohamad Hasan kepada para wartawan, dikutip dari Anadolu.
Pernyataan tersebut disampaikan Mohamad Hasan usai melepas keberangkatan Raja Yordania Raja Abdullah II di Kompleks Bunga Raya, Sepang, Selangor. Ia berkomitmen mengangkut isu ini secara langsung tanpa diwakilkan.
“Jadi, ini akan menjadi salah satu isu yang akan saya angkat secara pribadi dalam pertemuan bersama para menlu sejawat,” lanjutnya.
Sikap agresif Kuala Lumpur muncul setelah memantau operasi pemadaman api di Indonesia yang menemui jalan buntu. Mohamad Hasan mengaku telah berkontak langsung bersama Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, demi memantau situasi terkini di lapangan.
Dari perbincangan itu, terungkap bahwa pekatnya polusi udara melumpuhkan total armada pemadaman udara milik Jakarta. Pesawat dan helikopter water bombing tidak dapat mengudara akibat jarak pandang yang menembus batas aman penerbangan.
Ia membeberkan bahwa Indonesia akhirnya mengandalkan puluhan ribu petugas di darat demi menjangkau titik api. Strategi darat ini menjadi satu-satunya pilihan tersisa di tengah kepungan asap pekat.
“Namun, mereka telah mengerahkan 60.000 personel demi bekerja di jalur darat,” tambahnya.
Penanganan karhutla di Indonesia memang menyikapi hambatan geografis yang amat berat. Seuntukan besar titik api membakar lahan gambut di pedalaman yang minim akses air dan sulit dijangkau pasukan darat.
Teknologi modifikasi cuaca melalui semai awan juga tidak dapat dieksekusi di wilayah terdampak. Penyemaian garam terhalang oleh minimnya pembentukan awan Cumulonimbus di langit Sumatera dan Kalimantan.
Meskipun Malaysia mengapresiasi pengerahan puluhan ribu personel darat oleh Jakarta, rasa frustrasi atas dampak polusi yang melintasi batas negara tetap tidak terhindarkan. Publik kawasan terus menjadi pihak korban dampak kesehatan dan ekonomi akibat krisis lingkungan yang berulang.
Pemerintah Malaysia menekankan pentingnya langkah pemadaman yang jauh makin terukur dan solutif dari pihak pemerintah Indonesia. Desakan ini menjadi latar belakang kuat mengapa krisis udara bersih ini wajib dalam waktu dekat dibawa ke meja perundingan ASEAN.
Semasih belumnya, krisis kabut asap lintas batas senantiasa menjadi persoalan pelik yang berulang di kawasan Asia Tenggara setiap musim kemarau. Tanpa adanya regulasi ketat yang mengikat antarnegara anggota, penyelesaian masalah ini kerap terhenti pada tataran simpati diplomasi tanpa solusi konkret.
