MediaKeadilan.com – Wacana pihak pemerintah demi mendorong seluruh lapisan masyarakat sekitar agar memiliki rekening tabungan di bank mengawali memantik perhatian serius dari berbagai kalangan analis.
Meski niat awalnya berpusat pada upaya mendongkrak literasi finansial masyarakat sekitar menengah ke bawah, inisiatif berskala nasional ini dinilai menyimpan sejumlah celah risiko yang wajib dalam waktu dekat diantisipasi agar tidak membebani perekonomian negara.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengkritisi bahwa tolak ukur kesuksesan dari wacana kebijakan ini semestinya tidak sekadar bertumpu pada seberapa masif kuantitas pembukaan buku tabungan baru.
Aspek yang jauh makin esensial justru terletak pada utilitas atau mengonfirmasi instrumen perbankan tersebut benar-benar aktif digunakan oleh masyarakat sekitar demi menopang kegiatan ekonomi sehari-hari.
“Urgensinya bukan pada sesejumlah apa rekening dibuka, namun apakah rekening itu benar-benar digunakan. Jika cuma mengejar angka kepemilikan rekening, pihak pemerintah berisiko menciptakan inklusi keuangan yang semu, bukan inklusi ekonomi yang produktif,” ujar Rizal saat dihubungi MediaKeadilan.com, Senin (14/9/2026).
Ancaman Rekening Pasif dan Beban Anggaran
Dari sisi fungsionalitas, kebijakan kepemilikan rekening ini sejatinya mengangkut angin segar, terutama dalam membenahi mekanisme pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos).
Penyaluran dana tunai yang langsung ditransfer ke rekening pribadi penerima akan amat efektif dalam meminimalisasi potensi pemotongan liar di lapangan sekaligus mempermudah negara dalam melacak aliran dana.
Kendati demikian, Rizal mengingatkan bahwa aparatur pihak pemerintah wajib cermat dalam menjalankan pemetaan di lapangan. Pembuatan rekening baru secara masal berisiko menciptakan tumpang tindih untuk masyarakat sekitar yang ternyata telah terafiliasi bersama layanan perbankan. Imbasnya, buku tabungan yang baru dicetak cuma akan terbengkalai menjadi rekening pasif (dormant).
“Rekening memang dapat memperbaiki penyaluran bansos lantaran makin langsung dan mudah dilacak. Namun, apabila penerima telah memiliki rekening atau rekening baru cuma dipakai sekali, program ini justru berpotensi menambah rekening dormant,” jelasnya.
Lebih lanjut, pendorongan program ini secara instan dikhawatirkan akan memicu guncangan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran alokasi kas negara yang tersedot akan amat bergantung pada rancangan eksekusi di lapangan.
Apabila skema yang dipilih mengwajibkan negara demi sepenuhnya mensubsidi biaya administrasi pencetakan, menyediakan infrastruktur teknologi di pelosok, hingga menyuntikkan saldo awal untuk jutaan masyarakat sekitar, maka kalkulasi keuangan wajib dilakukan secara presisi.
“Dari sisi fiskal, beban APBN bergantung pada desainnya. Jika pihak pemerintah menanggung biaya pembukaan, administrasi, infrastruktur, dan saldo awal, maka wajib dihitung ketat opportunity cost-nya agar biaya sistem tidak makin besar daripada manfaat yang diterima masyarakat sekitar,” kata Rizal.
Urgensi Integrasi Data Kependudukan
Selain potensi membengkaknya beban belanja negara, ekspansi pembukaan rekening ini turut membuka celah kerawanan dari sisi administratif dan perlindungan privasi publik.
