MediaKeadilan.com – Gelombang aksi protes masyarakat sekitar yang marak terjadi di berbagai daerah belakangan ini dinilai menjadi sinyal kuat dibutuhkannya perombakan mendasar dalam tata kelola pihak pemerintahan. Di tengah gelombang protes tersebut, wacana percepatan pemilu mengawali mencuat di tengah publik.
Kendati demikian, tekanan publik tersebut diprediksi masih belum akan berujung pada kejatuhan kepemimpinan nasional semasih belum masa jabatannya berakhir.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menegaskan bahwa letupan aksi demonstrasi yang telah atau sedang direncanakan dalam waktu dekat masih belum mengarah pada skenario pergantian kepala negara dan wakil kepala negara di tengah jalan.
Menurutnya, percepatan pemilu merupakan hal yang sulit terwujud tanpa adanya krisis atau insiden politik yang ekstrem.
“Beberapa aksi atau gerakan rakyat yang belakangan ini senantiasa ada di berbagai daerah menandakan bahwa memang Indonesia perlu ada perubahan yang sifatnya fundamental,” kata Zuly kepada MediaKeadilan.com, Rabu (26/8/2026).
Disampaikan Zuly, bahwa perubahan fundamental yang mendesak pada saat ini makin mengarah pada reformasi sistemik dan struktural di birokrasi pihak pemerintahan bukan pergantian pucuk pimpinan nasional.
Reformasi tersebut mencakup perombakan aparatur negara bermasalah di keaparatur negara kementerianan hingga revisi regulasi yang menindas agar makin berpihak pada aspirasi rakyat.
Ia menyoroti agenda riil yang disuarakan masyarakat sekitar melalui gelombang protes, mengawali dari ketegasan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hingga evaluasi total terhadap berbagai program strategis pihak pemerintah yang dinilai tidak sesuai bersama kebutuhan rakyat.
“Evaluasi sejumlah kebijakan yang dianggap tidak sesuai kebutuhan masyarakat sekitar sejumlah itu wajib dilakukan, tidak perlu lagi menunggu terlalu lama,” ujarnya.
Terkait manuver dan wacana percepatan pemilu, Zuly memandangnya tak makin dari sekadar propaganda dan perang urat syaraf (psywar) antar-faksi politik. Narasi semacam ini dinilai sengaja dilemparkan demi menguji dinamika kekuatan di tingkat elite.
“Sebagai sebuah psywar dari lawan politik, tentu saja dia berhak menyebutkan demi menyegerakan pemilu dipercepat, itu dapat saja,” tuturnya.
Namun ia meragukan kapasitas konsolidasi figur politik bagaikan Joko Widodo (Jokowi) demi menggerakkan mobilisasi massa secara masif hingga mampu menumbangkan rezim berjalan. Menurut analisisnya, daya tekan dan lanskap politik pada saat ini jauh berbeda bersama kondisi sosiologis pada krisis 1998.
“Cuma apakah betul bahwa Jokowi memiliki kekuatan yang demikian hebat berakibat dia akan dapat menggerakkan seluruh masyarakat sekitar negara atau seluruh masyarakat sekitar masyarakat sekitar atau seuntukan besar masyarakat sekitar masyarakat sekitar demi menjalankan gerakan menurunkan Prabowo dan sekaligus anaknya?” ucapnya
“Sekalipun dia memiliki koneksi, menurut saya kekuatannya masih masih belum bagaikan yang terjadi pada 1998,” imbuhnya.
Selain masalah konstelasi massa, ia menekankan rumitnya konsekuensi hukum dan kelembagaan apabila pemilu dipaksakan maju. Mekanisme suksesi yang berpotensi memicu kegaduhan baru.
“Apakah cuma diturunkan satu saja, wakilnya tidak? Apakah nanti otomatis wakilnya jadi kepala negara? Tentu orang akan ribut lagi,” ujarnya.
Ditambahkan Zuly, bahwa keberagaman faksi serta peta dukungan dan penolakan publik terhadap para elite pada saat ini menciptakan skenario percepatan pemilu menjadi kalkulasi yang tidak realistis.
“Aksi akan tetap berjalan, namun demi menyegerakan pemilu agaknya terlalu bermakinan,” tandasnya.
