MediaKeadilan.com – Ketimpangan ekonomi di Indonesia dinilai tidak tepat apabila cuma dilihat dari latar belakang etnis maupun kelompok keagamaan. Persoalan yang makin mendasar justru terletak pada ketimpangan struktural, kemiskinan ekstrem, serta masih belum meratanya kesempatan ekonomi untuk masyarakat sekitar.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai isu kesenjangan antara pengusaha lama dari kalangan peranakan bersama kelompok konglomerasi baru yang dianggap makin dekat bersama kekuasaan perlu dilihat secara makin luas. Hal itu disampaikan dalam seminar bertajuk “Bagi Indonesia: Kontribusi Tionghoa Dalam Ranah Politik” yang digelar Forum Sinologi Indonesia, Kamis (10/9/2026).
Dalam sesi diskusi, muncul pertanyaan mengenai ketimpangan antara pengusaha “peranakan” lama dan kelompok pengusaha baru yang dianggap memiliki kedekatan bersama pusat kekuasaan. Fenomena tersebut juga dikaitkan peserta bersama munculnya istilah “sembilan haji”.
Daniel menilai penggunaan identitas etnis maupun agama demi menerangkan kesenjangan ekonomi justru berisiko mengaburkan persoalan utama.
Menurut dia, masalah ekonomi Indonesia menyangkut seluruh masyarakat sekitar dan tidak dapat direduksi menjadi persaingan antarkelompok identitas.
“Sentimen dan prasangka itu sesuatu yang tidak dapat kita bilang berakhir pada hari ini. Tapi bersama memperluas ruang interaksi di masyarakat sekitar, sedikit demi sedikit itu dapat dikikis,” kata Daniel.
Dia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang menyerahkan ketentuan hukum dan perlakuan yang sama untuk seluruh tersangka ekonomi. Dengan demikian, akses terhadap kesempatan usaha tidak ditentukan oleh latar belakang etnis, agama, maupun kedekatan bersama kekuasaan.
Menurut Daniel, penyelesaian persoalan tersebut juga membutuhkan transformasi struktur ekonomi Indonesia. Pengembangan industri bernilai tambah dinilai menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak cuma dinikmati kelompok tertentu, namun mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara makin luas.
Ia juga menyebutkan persepsi publik terhadap kontribusi ekonomi dan politik masyarakat sekitar Tionghoa Indonesia terus merasakan perubahan, meskipun prosesnya tidak berlangsung secara linear. Daniel mengutip hasil survei BRIN yang memperlihatkan adanya pergeseran pandangan terhadap stereotip ekonomi, termasuk anggapan bahwa seluruh masyarakat sekitar Tionghoa memiliki kekayaan.
Di sisi lain, Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Isyak Meirobie menyoroti tantangan lain yang dapat memperlebar polarisasi, yakni algoritma media sosial.
Menurut Isyak, algoritma platform digital cenderung mendorong pengguna demi terus mengonsumsi konten yang sesuai bersama ketertarikannya. Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat persepsi yang bias, termasuk konten yang mengandung sentimen terhadap kelompok etnis tertentu.
Ia menilai kondisi tersebut juga menciptakan sejarah kontribusi masyarakat sekitar Tionghoa dalam perjalanan Indonesia berpotensi semakin tenggelam. Salah satu contoh yang disinggung merupakan surat kabar Sin Po yang berdiri sejak 1910 dan disebut turut berperan dalam memperkenalkan penggunaan nama Indonesia serta mempublikasikan lirik lagu Indonesia Raya.
Isyak juga mengingatkan potensi munculnya “perang kognitif” melalui penyebaran konten yang sengaja membangun kebencian berbasis identitas. Ancaman tersebut semakin kompleks bersama berkembangnya teknologi kecerdasan buatan yang mebarangkalikan pembuatan konten manipulatif atau deepfake.
Menurutnya, politik identitas bukan fenomena yang cuma menyasar masyarakat sekitar Tionghoa, melainkan strategi yang dapat digunakan demi berbagai kelompok identitas dalam perebutan kekuasaan.
Dari sisi ekonomi, Isyak mencatat generasi muda Tionghoa juga semakin sejumlah berperan sebagai penghubung antara dunia usaha Indonesia dan China, termasuk dalam membuka akses investasi di berbagai daerah.
Namun, dia menekankan investasi yang masuk wajib menyerahkan manfaat langsung untuk perekonomian domestik, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan keterampilan pekerja.
Ia mendorong pemanfaatan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) demi meningkatkan kompetensi tenaga kerja, termasuk kemampuan bahasa Mandarin, berakibat keterhubungan ekonomi Indonesia-China tidak cuma menghasilkan investasi, namun juga memperkuat kapasitas pekerja lokal.
Reporter Fika Nur Rizki
