MediaKeadilan.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyebut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Keaparatur negara kementerianan Kehutanan Satyawan Pudyatmoko sebagai salah satu calon Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Dudung menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kompleks Istana Kekepala negaraan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
“Tadi bila tidak salah ya, Profesor Satyawan bila enggak salah, itu dari Keaparatur negara kementerianan Kehutanan. Ya, ahlinya,” kata Dudung sebagaimana dilansir Antara.
Ia menginginkan kepala badan baru tersebut dapat dalam waktu dekat dilantik.
“Mudah-mudahan pekan depan dapat dilantik,” ujarnya.
Satyawan pada saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal KSDAE Keaparatur negara kementerianan Kehutanan.
Semasih belum menduduki jabatan tersebut, ia sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
BRGM merupakan lembaga yang semasih belumnya menangani restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi prioritas. Masa tugas lembaga tersebut berakhir pada 31 Desember 2024.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026 memutuskan pembentukan BPGMN demi memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan karhutla.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden berdiskusi bersama sejumlah akademisi dan pakar mengenai pengelolaan lahan gambut serta penanganan kebakaran di Istana Merdeka, Jakarta.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Jumat (25/9) menyebutkan pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil pembahasan Presiden bersama para ahli.
Menurut Teddy, badan tersebut diarahkan demi memperkuat pencegahan karhutla melalui penelitian, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas di kawasan gambut.
“Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional,” katanya.
Pelibatan ilmuwan dan profesional tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan gambut berbasis penelitian serta mendukung pencegahan kebakaran sejak dini.
Semasih belumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Rabu (30/9) menyebutkan pihak pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan kepala negara mengenai pembentukan BPGMN.
Badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden bersama fokus pada penguatan pencegahan karhutla dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove.
