MediaKeadilan.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali membuka persoalan mengenai keamanan komunikasi kepala negara sekaligus pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia.
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Dalam pengungkapan kasus pada Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit, Kepala Divisi Hukum Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepihak kepolisianan Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat, Eko Hadi Santoso.
Menurut Asep, para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Penyadapan tersebut juga diduga tidak berkaitan bersama proses penegakan hukum.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur bagaikan diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar aparatur negara negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat sekitar, lembaga swadaya masyarakat sekitar (LSM), hingga pengusaha.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Dalam penyidikan kasus tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 unit telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Kasus ini mengingatkan publik pada sejumlah peristiwa penyadapan maupun pemantauan komunikasi tokoh penting Indonesia pada masa semasih belumnya. Dari percakapan Presiden BJ Habibie yang bocor hingga dokumen intelijen Australia yang mengungkap pemantauan komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Lantas, bagaimana jejak peristiwa tersebut dari satu pihak pemerintahan ke pihak pemerintahan lainnya?
Rekaman Percakapan Habibie dan Jaksa Agung Bocor
Pada 1999, publik dihebohkan bersama beredarnya rekaman percakapan telepon antara Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung saat itu, Andi Muhammad Ghalib.
Rekaman tersebut menjadi perhatian setelah dipublikasikan Majalah Panji Masyarakat pada Februari 1999. Percakapan keduanya berkaitan bersama penanganan perkara mantan Presiden Soeharto.
Arsip pemberitaan SiaR News Service pada 20 Februari 1999 turut memuat transkrip percakapan tersebut. Dalam pengantarnya, redaksi menyebut rekaman itu sebagai pembicaraan telepon antara Habibie dan Ghalib.
Beredarnya rekaman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan komunikasi kepala negara. Pasalnya, percakapan antara dua aparatur negara tinggi negara dapat diketahui dan dipublikasikan kepada masyarakat sekitar.
Namun, beredarnya rekaman itu tidak serta-merta mengungkap siapa pihak yang merekam maupun bagaimana rekaman tersebut diperoleh.
Intelijen Australia Pantau Komunikasi SBY
Persoalan penyadapan kembali mencuat pada masa pihak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada November 2013, ABC News dan Guardian Australia mengungkap dokumen rahasia intelijen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden.
Dokumen tersebut memperlihatkan aktivitas intelijen Australia yang memantau telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009.
Berdasarkan laporan ABC News pada 18 November 2013, dokumen milik Defence Signals Directorate (DSD), lembaga intelijen sinyal Australia yang kini bernama Australian Signals Directorate, memperlihatkan pemantauan terhadap aktivitas panggilan telepon SBY.
Salah satu dokumen bahkan diberi judul Indonesian President voice events. Dokumen tersebut memuat catatan aktivitas panggilan atau call data records (CDR), yang dapat memperlihatkan siapa yang menghubungi dan dihubungi, namun tidak senantiasa memperlihatkan isi percakapan.
Dokumen lainnya memperlihatkan bahwa intelijen Australia setidaknya sempat berupaya mendengarkan percakapan telepon SBY. Namun, upaya tersebut tidak sukses lantaran durasi panggilan kurang dari satu menit.
Pemantauan juga tidak cuma menyasar SBY. Dokumen yang dibocorkan Snowden mencantumkan sejumlah aparatur negara Indonesia lainnya sebagai target, antara lain Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah aparatur negara keaparatur negara kementerianan.
Pengungkapan tersebut memicu ketegangan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Pemerintah Indonesia menarik pulang Duta Besar Indonesia demi Australia dan meninjau kembali kerja sama kedua negara.
Tiga Alat Penyadap Ditemukan di Rumah Dinas Jokowi
Semasih belum menjadi Presiden RI, Joko Widodo juga sempat membeberkan penemuan perangkat yang diduga merupakan alat penyadap di rumah dinasnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Peristiwa tersebut terjadi pada Desember 2013 di rumah dinas Jokowi, Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, temuan itu baru disampaikan kepada publik pada Februari 2014.
Saat itu, Jokowi mengaku menemukan tiga alat penyadap di sejumlah ruangan rumah dinasnya, yakni kamar tidur, ruang tamu, serta ruang makan yang kerap digunakan demi rapat.
Jokowi menyebutkan perangkat tersebut ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan memakai alat detektor. Ia mengaku telah mengetahui penemuan itu sejak Desember 2013, namun memilih tidak langsung membeberkannya.
Sehari setelah pengungkapan tersebut, Jokowi menegaskan tidak mengetahui siapa pihak yang memasang perangkat itu.
Megawati Mengaku Menjadi Orang Paling Disadap
Selain peristiwa yang melibatkan perangkat atau dokumen intelijen, ada pula pernyataan mantan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengenai dugaan penyadapan terhadap dirinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menyerahkan arahan dalam acara peresmian Sekretariat DPP Taruna Merah Putih di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
Dalam kesempatan itu, Megawati mengaku tidak memiliki telepon seluler lantaran merasa dirinya menjadi orang yang teramat disadap di Indonesia.
“Saya nggak punya HP loh. Iya loh, kenapa saya nggak punya HP tahu kenapa nggak? Apa ayo? Karena saya merupakan orang yang teramat disadap di Indonesia kini,” kata Megawati.
Namun, ia tidak menerangkan secara terperinci mengenai penyadapan yang dimaksud. Tidak ada pula kasus spesifik maupun bukti independen yang disampaikan terkait dugaan penyadapan terhadap Megawati.
Kenapa Prabowo Disadap?
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo sejak 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan kepentingan di balik tindakan tersebut.
Termakin, kasus ini menyeret aparat penegak hukum dan mantan petinggi Polri yang disebut masih memiliki posisi strategis di lingkungan Istana ketika kasus tersebut terungkap.
Rentetan fakta tersebut lalu memicu spekulasi publik mengenai kebarangkalian adanya upaya makar atau penggulingan pihak pemerintahan.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat sekitaran Yusril Ihza Mahendra menerangkan bahwa penyidik Bareskrim Polri masih belum menyimpulkan motif maupun kepentingan di balik dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Ia menegaskan, pasal-pasal yang digunakan penyidik tidak berkaitan bersama tindak pidana makar. Karena itu, masyarakat sekitar perlu membedakan dugaan penyadapan ilegal bersama tuduhan adanya upaya menggulingkan pihak pemerintahan.
“Kami ingin mengonfirmasi bahwa sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan merupakan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait bersama makar,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Yusril menerangkan, KUHP mengatur tindak pidana makar dalam sejumlah kategori, termasuk makar terhadap kepala negara, pihak pemerintah, serta tindakan memisahkan seuntukan wilayah negara.
Siapa yang Berwenang Melakukan Penyadapan?
Dalam sistem hukum Indonesia, penyadapan bukan kewenangan yang dapat dilakukan sembarang pihak. Sejumlah lembaga negara memiliki kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yusril menyebut lembaga yang memiliki kewenangan menjalankan penyadapan antara lain Kepihak kepolisianan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, kewenangan tersebut bukan berarti lembaga maupun aparat dapat menjalankan penyadapan secara bebas. Pelaksanaannya wajib mengikuti prosedur dan mekanisme pengawasan yang berlaku di masing-masing institusi.
“Kalau seseorang menjalankan penyadapan tanpa adanya kewenangan dan perintah yang sah dari atasan yang berwenang, maka tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal,” tegas Yusril.
Dengan demikian, legalitas penyadapan tidak cuma ditentukan oleh siapa yang menjalankannya, namun juga berkaitan bersama dasar hukum, tujuan, prosedur, dan otorisasi tindakan tersebut.
Bagaimana Mekanisme Pengawasan Penyadapan?
Yusril menerangkan, secara normatif pengawasan penyadapan di Indonesia dilakukan melalui sejumlah mekanisme, salah satunya pengawasan yuridis atau melalui izin pengadilan negeri.
Khusus demi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindakan penyadapan wajib memperoleh izin Dewan Pengawas (Dewas). Selain itu, terdapat pengawasan internal dan audit protokol siber di lingkungan masing-masing aparat penegak hukum.
Dalam konteks kepihak kepolisianan, ketentuan mengenai izin pengadilan demi menjalankan penyadapan diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan dan Pusat Pemantauan Polri.
Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1, Kabareskrim Polri wajib mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat operasi penyadapan dilakukan.
Selanjutnya, Pasal 6 Ayat 2 mengatur bahwa penyadapan baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Meski demikian, terdapat pengecualian dalam keadaan yang amat perlu dan mendesak sebagaimana diatur dalam Perkap tersebut.
Mekanisme perizinan itu menjadi salah satu instrumen pengawasan demi mengonfirmasi kewenangan penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Meski demikian, keberadaan prosedur perizinan dan pengawasan internal tetap menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, terutama ketika perangkat penyadapan berpotensi digunakan aparat di luar kepentingan penegakan hukum.
Penyadapan Ilegal Berpotensi Mengancam Hak Privasi dan Kebebasan Pers
Terungkapnya dugaan penyadapan terhadap kepala negara juga memunculkan pertanyaan makin luas mengenai pengawasan penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum di Indonesia.
Persoalan ini tidak cuma menyangkut dugaan pelanggaran hukum dalam mengakses komunikasi seseorang, namun juga berkaitan bersama perlindungan hak privasi masyarakat sekitar.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut kasus tersebut sebagai skandal serius yang memiliki implikasi terhadap berbagai hak asasi manusia, mengawali dari hak sipil, politik, ekonomi, hingga kebebasan pers.
Menurut Usman, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut penyadapan terhadap kepala negara. Ia merujuk pada pernyataan Kabareskrim yang menyebut adanya dugaan pemantauan terhadap politisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis.
“Ini merupakan skandal yang berimplikasi serius pada hak asasi manusia, dari hak sipil, politik, ekonomi, hingga kebebasan pers. Merujuk pada pernyataan Kabareskrim, jelas ini tidak cuma soal penyadapan kepala negara, tapi penyadapan gerak-gerik politisi, pengusaha, jurnalis, dan aktivis,” kata Usman.
Ia memperkirakan jumlah pihak korban berpotensi mencapai ratusan orang, termasuk aktivis, jurnalis, politisi oposisi, dan pembela HAM.
Karena itu, Amnesty mendesak Polri mengungkap identitas seluruh pihak yang diduga menjadi pihak korban penyadapan ilegal, bukan cuma mereka yang berada di lingkungan Istana.
“Kami mendesak Polri demi secara terbuka mengungkap siapa nama-nama aktor selain kepala negara yang telah menjadi pihak korban penyadapan ilegal. Bukan cuma pihak korban di lingkar Istana, tapi di lingkar rakyat: pengusaha dan politisi yang kritis, hingga jurnalis dan aktivis yang kerap diikuti intimidasi dan kriminalisasi,” ujarnya.
Usman juga memperingatkan risiko penyalahgunaan perangkat mata-mata buatan Israel demi memantau masyarakat sekitar sipil, termasuk pembela HAM, jurnalis, dan politisi yang kritis terhadap pihak pemerintah.
Ia menghubungkan persoalan tersebut bersama kondisi ruang sipil yang dinilai semakin menyusut akibat meningkatnya serangan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, keamanan pribadi, serta kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.
Mengapa Kasus Ini Berkaitan bersama Perlindungan Privasi Warga?
Amnesty International Indonesia menilai dugaan penyadapan ilegal wajib dilihat makin luas daripada sekadar konflik politik antara pihak pemerintahan semasih belumnya dan pihak pemerintahan pada saat ini.
Usman mengimbau pertanggungjawaban dua pihak pemerintahan, yakni pihak pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya membangun ekosistem pengawasan tanpa pengawasan yudisial, serta pihak pemerintahan Prabowo yang dianggap mewarisi dan melanggengkan sistem tersebut semasih belum perangkat itu diduga digunakan demi menyadap dirinya sendiri.
Menurutnya, kedua pihak pemerintahan memiliki tanggung jawab atas persoalan pembungkaman suara kritis.
“Oleh lantaran itu, kasus ini wajib dibaca bukan sebagai konflik pribadi Jokowi vs Prabowo, melainkan tanggung jawab dua pihak pemerintahan: pihak pemerintahan Jokowi yang membangun ekosistem pengawasan tanpa pengawasan yudisial, dan pihak pemerintahan Prabowo yang mewarisi, melanggengkan, dan baru bertindak ketika alat itu berbalik menyadap dirinya sendiri. Keduanya bertanggung jawab atas pembungkaman suara kritis,” kata Usman.
Ia menilai dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit bersama dua petinggi Polri lainnya bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan dugaan pelanggaran HAM yang sistematis, terutama terhadap hak atas privasi.
Usman merujuk pada hak privasi yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selain itu, perlindungan tersebut juga tercantum dalam Pasal 28G dan Pasal 28F UUD 1945.
“Selain melanggar hak privasi, ada kejahatan yang makin besar: penyadapan ratusan suara kritis,” ujarnya.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan privasi tidak sewajibnya cuma menjadi perhatian ketika aparatur negara tinggi negara menjadi pihak korban. Hak atas privasi dan keamanan komunikasi juga wajib dijamin untuk masyarakat sekitar, termasuk jurnalis, aktivis, dan pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pihak pemerintah.
