MediaKeadilan.com – Penasihat Hukum Silmy Karim, Soleman B. Ponto menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengakui tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Silmy.
Hal itu disampaikan setelah sidang pembacaan tanggapan atas nota perlawanan Silmy dalam kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal masyarakat sekitar negara asing (WNA).
“Poinnya merupakan JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” kata Soleman di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Soleman menilai fokus perkara ini telah bergeser dari anggapan Silmy tertangkap tangan. Ia menduga ada sesuatu yang terjadi dan perlu dibuktikan.
“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu telah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti,” ujar Soleman.
Penasihat Hukum Silmy, Abdul Gafur Sangaji menyebutkan bahwa jaksa mengakui Silmy bukan untukan dari angka Rp168,9 miliar, melainkan cuma dikaitkan bersama Rp1,2 miliar.
Dia menilai jaksa menarik kesimpulan terlalu dini semasih belum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah telah terpenuhi.
“Kita saja masih belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.
Dalam perkara ini, jaksa juga mendakwa Silmy menjalankan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari uang tersebut Rp1,2 miliar di antaranya mengalir demi Silmy.
“Melakukan perbarengan sejumlah tindak pidana yang wajib dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri bersama maksud menguntungkan diri sendiri, yakni menguntungkan diri Terdakwa yakni sebesar Rp1.200.000.000,” ucap jaksa.
Perbuatan ini juga diduga menguntungkan pihak lainnya yakni, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp500 juta; serta Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp6.532.584.769.
Pihak lain yang juga diduga ikut diperkaya ialah Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2.881.871.025; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4.245.542.862; Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah senilai Rp50.965.111.560.
Silmy diduga menjalankan pemerasan bersama-sama bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi secara melawan hukum.
Silmy juga disebut menyalahgunakan kekuasaan selaku Direktur Jenderal Keaparatur negara kementerianan Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran.
Menurut jaksa, Silmy dan terdakwa lainnya saling memuntuk peran yang saling berkaitan dalam menjalankan pemerasan ini.
