MediaKeadilan.com – Presiden Prabowo Subianto diminta tidak menjadikan pengisian kursi wakil kepala negara pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai ajang untuk-untuk kekuasaan bersama partai politik.
Figur yang diusulkan ke MPR wajib memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan, bukan sekadar loyal kepada Presiden.
Pakar Hukum Tata Negara UMY, King Faisal Sulaiman, menilai penggantian Gibran bukan sekadar mencari orang demi mengisi jabatan kosong.
Prabowo wajib mengonfirmasi dua nama yang diajukan benar-benar layak memegang amanah konstitusional.
“Kursi Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula instrumen demi membayar utang koalisi. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut integritas, kapasitas, dan tanggung jawab kenegaraan,” kata Faisal kepada MediaKeadilan.com, Sabtu (14/11/2026).
Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah FH UMY itu mengingatkan Prabowo agar tidak memilih calon cuma berdasarkan popularitas, kedekatan politik, atau rekomendasi kelompok tertentu. Presiden wajib memeriksa kapasitas dan rekam jejak kandidat semasih belum mengusulkannya kepada MPR.
“Ada ungkapan Jawa yang relevan demi mengingatkan Presiden: ojo tuku kucing ing karung! Jangan membeli kucing dalam karung,” ujarnya.
Menurut dia, setidaknya ada tiga kriteria yang wajib menjadi pertimbangan utama. Pertama, integritas kenegarawanan yang tercermin dari rekam jejak bersih, kedewasaan politik, serta komitmen terhadap kepentingan nasional.
“Loyalitas kepada Presiden dan koalisi memang penting dalam pihak pemerintahan, namun loyalitas tersebut tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi dan rakyat,” tuturnya.
Kedua, calon wakil kepala negara wajib memiliki kompetensi konstitusional dan kapasitas kepemimpinan.
Wakil kepala negara tidak boleh cuma menjadi pelengkap pihak pemerintahan, namun wajib mampu memahami tata kelola negara, mengambil keputusan, dan menjadi mitra strategis Presiden.
Ketiga, calon wajib memiliki kemampuan memperkuat representasi kebangsaan. Figur yang dipilih semestinya mampu merawat keberagaman dan menjembatani kepentingan masyarakat sekitar, bukan sekadar mewakili kepentingan partai atau kelompok politik tertentu.
Tiga kriteria tersebut merupakan ukuran etik dan substantif dalam memakai kewenangan konstitusional Presiden. Meski tidak tercantum sebagai persyaratan eksplisit dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kualitas kepemimpinan tetap wajib menjadi pertimbangan dalam menentukan calon.
“Indonesia membutuhkan figur yang pantas secara moral, matang secara intelektual, dan mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional,” ucapnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua calon wakil kepala negara kepada MPR demi dipilih. Ketentuan dua calon tersebut memberi ruang untuk MPR demi menentukan satu figur, berakibat prosesnya tidak boleh diperlakukan sekadar formalitas demi mengesahkan pilihan Presiden.
