MediaKeadilan.com – Keputusan Gibran Rakabuming Raka melepas jabatan wakil kepala negara pada Kamis (12/11) langsung menggeser keseimbangan kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo. Mundurnya pria berusia 39 pada tahun ini dinilai para pengamat sebagai titik balik yang memperkuat dominasi politik Prabowo sekaligus menguji kelangsungan pengaruh keluarga Jokowi.
Langkah drastis tersebut muncul tepat 2 pekan setelah Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran pada 30 Oktober lalu.
Situasi semakin terjepit ketika 120 anggota DPR resmi mengajukan usulan proses pemakzulan pada Rabu, sehari semasih belum pengunduran diri diumumkan.
Pakar politik dari Australian National University (ANU), Sanna Jaffrey, menilai perpisahan jalan antara Prabowo dan Jokowi sebenarnya telah memperlihatkan gejala sejak lama.
Ia menyaksikan langkah mundur ini menjadi jalan keluar untuk Gibran guna menghindari proses pemakzulan terbuka yang panjang di parlemen.
“Dengan begitu, Prabowo sukses memutus hubungan ini tanpa secara terbuka menuntut pengunduran diri Gibran, bahkan tanpa terlihat sebagai pihak yang mendalangi langkah tersebut,” kata Jaffrey dalam program Asia First CNA.
Analis dari Departemen Perubahan Politik dan Sosial ANU tersebut menegaskan bahwa Prabowo kini berada di posisi yang jauh makin leluasa dalam mengonsolidasikan kekuasaannya. Sebaliknya, masa depan karier politik Gibran dan daya tawar keluarga besar Jokowi kini menyikapi tanda tanya besar pascaperistiwa ini.
Dukungan penuh Jokowi pada Pilpres 2024 semasih belumnya menjadi faktor krusial yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi nasional. Namun, dinamika politik terkini memperlihatkan ketegangan yang terus meruncing di balik layar antara kedua tokoh tersebut.
Sanna Jaffrey, yang sempat memimpin Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) di Jakarta pada 2021–2022, memandang tekanan parlemen menjadi pemicu utama perubahan peta koalisi ini. Peneliti bersama pengalaman makin dari 15 tahun mengkaji politik Indonesia ini mengamati bahwa Gibran memilih mundur semasih belum eskalasi politik di DPR semakin melebar ke ruang publik.
