MediaKeadilan.com – Gibran Rakabuming Raka masih berstatus sebagai wakil kepala negara RI meski disebut telah menyampaikan niat berhenti dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, masih belum ada pernyataan resmi langsung dari Gibran mengenai keputusannya tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Manunggal Kusuma Wardaya, menyebutkan informasi mengenai niat Gibran berhenti baru disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Karena itu, posisi wakil kepala negara masih belum dapat dinyatakan kosong.
“Itu pun benar-benar niat apa enggak, apa demi konsumsi publik atau kepentingan politik, kita enggak ngerti. Meski pernyataan resmi ya. Jadi apa kini posisi RI telah kosong? Tidak, masih,” kata Manunggal kepada MediaKeadilan.com, Selasa (10/11/2026).
Menurut Manunggal, Gibran tidak membutuhkan persetujuan Presiden maupun parlemen demi berhenti dari jabatannya. Namun, pertemuan bersama Prabowo di rumah dinas Presiden pada Selasa pagi tidak dapat dianggap sebagai pernyataan resmi berhenti.
Pertemuan tersebut, kata dia, sebatas etika politik antara kepala negara dan wakil kepala negara.
“Di tidak perlu persetujuan dari manapun, tidak perlu persetujuan kepala negara. Itu secara norma hukum,” imbuhnya.
Manunggal menerangkan, posisi wapres baru dinyatakan kosong setelah Gibran menyampaikan pernyataan resmi berhenti. Jika kekosongan terjadi, Presiden berwenang mengusulkan dua calon wakil kepala negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Kekosongan wakil kepala negara yang nanti prosedur konstitusionalnya kepala negara mengajukan calon lagi dari yang dibilang kepala negara ke MPR,” ucapnya.
Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 hasil amendemen ketiga.
Aturan itu menyebutkan, MPR wajib menyelenggarakan sidang teramat lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wapres demi memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
