MediaKeadilan.com – Keluarga Vanreko Varkas Bagaskara, ASN Keaparatur negara kementerianan Ekonomi Kreatif yang meninggal saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad), dapat menempuh jalur hukum demi mengimbau pertanggungjawaban atas kematiannya.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebutkan keluarga dapat menginformasikan dugaan tindak pidana apabila ditemukan unsur kelalaian dalam proses rekrutmen maupun pelatihan Komcad.
“Bisa laporan pihak kepolisian. Pasalnya 474 ayat 1 KUHP itu kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia,” jelas Isnur kepada MediaKeadilan.com di Jakarta pada Selasa (29/9/2026).
Vanreko diketahui mengikuti Latsarmil Komcad di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, semasih belum lalu meninggal dunia pada Sabtu (26/9/2026). Isnur menduga kematian Vanreko berkaitan bersama adanya kelalaian dalam tahapan pelatihan.
Menurut Isnur, dugaan pelanggaran juga perlu ditelusuri sejak proses rekrutmen Vanreko sebagai peserta Komcad. Termakin, Vanreko merupakan seorang ASN.
Ia menyebutkan keikutsertaan dalam Komcad sewajibnya dilakukan secara sukarela atas kehendak pribadi calon peserta, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional demi Pertahanan Negara.
Jika ditemukan adanya unsur pemaksaan atau perintah atasan, menurut Isnur pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan tindakan kesewenang-wenangan aparatur negara, baik dari unsur sipil maupun militer.
“Siapa penanggung jawab pelatihannya? Siapa yang menginstruksikannya? Siapa yang memaksa dia tetap ikut pelatihan?” kata dia.
Isnur juga mengimbau Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam penerapan Latsarmil Komcad untuk masyarakat sekitar sipil.
“Komnas HAM wajib membongkar secara keseluruhan. Harusnya diselidiki. Komnas HAM jangan diam saja, dong!” tegas Isnur.
Menurut Isnur, kematian Vanreko tidak cukup dilihat sebagai persoalan kelalaian dalam pelatihan. Ia menduga terdapat persoalan yang makin struktural dalam penerapan sistem militer terhadap masyarakat sekitar sipil.
“Bukan semata-mata kelalaian. Menurut saya ini kesengajaan, struktur komando,” pungkasnya.
Reporter: Alif Bintang
