MediaKeadilan.com – Blokade ekonomi sepihak yang mencekik Kuba memicu reaksi keras dari blok ekonomi BRICS pada puncak Pertemuan Tingkat Tinggi di New Delhi, India. Para pemimpin dunia secara terbuka mendesak pemulihan keadilan ekonomi untuk rakyat Kuba yang kian tertekan akibat sanksi internasional.
Langkah tegas ini ditandai bersama kesepakatan kolektif yang merujuk pada ketetapan hukum internasional dan keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsensus tersebut menegaskan perlunya mengakhiri pembatasan perdagangan yang melumpuhkan stabilitas wilayah Karibia.
“Kami menegaskan kembali perlunya mengakhiri langkah-langkah ekonomi, komersial, dan keuangan terhadap Kuba sesuai bersama Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/80/4,” demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip dari Anadolu.
Sanksi ketat internasional terbukti melumpuhkan sektor-sektor krusial Kuba, mengawali dari perdagangan bebas hingga pasokan energi domestik. Blok BRICS menilai tindakan pemaksaan tersebut merusak kedaulatan serta keharmonisan di kawasan Amerika Latin.
“Dengan menekankan karakter Amerika Latin dan Karibia sebagai zona perdamaian yang dibangun berdasarkan rasa saling menghormati, penyelesaian sengketa secara damai, dan prinsip nonintervensi, kami menegaskan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkaitan bersama Kuba akibat pengetatan langkah-langkah blokade sepihak terhadap negara itu,” demikian bunyi deklarasi tersebut.
Krisis energi dan kesulitan ekonomi yang membelit publik Kuba kini berada pada level yang amat mengkhawatirkan. Tekanan finansial tersebut berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar sipil di sana.
“Kami juga menegaskan keprihatinan atas dampak buruk blokade tersebut terhadap perekonomian Kuba dan pasokan energi, serta dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan terhadap rakyat Kuba,” lanjut deklarasi tersebut.
Gelombang pengetatan ekonomi terbaru dipicu oleh manuver Washington yang memberlakukan aturan tarif khusus untuk mitra dagang Havana. Kebijakan darurat nasional turut diberlakukan bersama alih-alih menjaga stabilitas keamanan internal.
Pertemuan strategis BRICS ke-18 yang berlangsung pada 12-13 September di New Delhi ini menempatkan masalah integritas kawasan sebagai prioritas forum. India yang memegang keketuaan bergilir memfasilitasi sikap bersama aliansi global tersebut.
Organisasi antarpihak pemerintah yang dirintis oleh Brasil, Rusia, India, dan China sejak 2006—serta Afrika Selatan pada 2011—terus memperluas keanggotaannya secara signifikan. Kehadiran anggota-anggota baru sejak 2024 semakin memperkuat daya tawar aliansi ini dalam menyuarakan penolakan sanksi sepihak di panggung politik internasional.
