MediaKeadilan.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, angkat bicara menanggapi kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan demi mundur dari jabatan RI-2 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disebut-sebut disampaikan langsung dalam pertemuan di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), menyusul adanya temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazahnya.
Menanggapi situasi tersebut, Doli menegaskan, bahwa mekanisme pengunduran diri seorang wakil kepala negara memiliki aturan ketatanegaraan tersendiri dan tidak bergantung pada persetujuan kepala negara semata.
“Ya kita kan masih belum dapat mengonfirmasi soal begini ya. Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, bila memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Ya kan? Oke, datang ke kepala negara, gitu ya. menyerahkan, kan keputusannya bukan di Pak Presiden, gitu ya,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2026).
Doli menerangkan, bahwa dalam konstitusi Indonesia, kepala negara tidak memiliki kewenangan demi menyetujui atau menepis pengunduran diri wakil kepala negara.
“Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil kepala negara itu diserahkan ke kepala negara dan kepala negara yang lalu menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang bagaikan itu, gitu lho,” jelasnya.
Lebih lanjut, Doli mengingatkan agar pernyataannya tidak dipelintir lantaran masih bersifat pengandaian. Jika pengunduran diri itu benar-benar terjadi, lembaga legislatif yang nantinya akan memproses dan menyikapinya.
“Nah justru bila ya bila nih, bila lalu memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi bagaikan DPR yang wajib yang akan menyikapi, ya, tentang pengunduran diri. Sekali lagi nih ya, jangan jangan di- jangan di-spin, sekali lagi ini kan pertanyaannya seandainya nih tadi kan, ya. Seandainya bila bagaikan itu, nah nanti DPR lagi yang menilai apakah pengunduran diri itu, bukan kepala negara, gitu,” tegas Doli.
Terkait langkah lanjutan apabila posisi wakil kepala negara benar-benar kosong dan wajib mencari pengganti, Doli menyebutkan perlunya mekanisme melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“At the end nanti ya bila demi mencari, mencari penggantinya ya wajib sidang MPR, sidang istimewa MPR,” pungkasnya.
Gibras Bilang Ingin Mundur
Semasih belumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blak-blakan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang keinginannya mundur dari jabatan RI-2. Keinginan itu disampaikan langsung dalam pertemuan bersama Prabowo, pada hari ini di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membeberkan pertemuan antara Prabowo dan Gibran terjadi pada Selasa pagi dan berlangsung kurang makin 2,5 jam.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menegaskan niatan demi mengundurkan diri menyikapi dinamika yang berkembang berkaitan bersama keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Pras di kompleks Istana Kekepala negaraan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pras sekaligus meluruskan narasi yang berkembang menyebut Prabowo menepis pengunduran diri Gibran. Ia menegaskan hal itu tidak benar.
