MediaKeadilan.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026. Namun hal itu dinilai masih belum otomatis mencerminkan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar.
Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sobar M. Johari, menyebut bahwa persoalan utamanya terletak pada masih belum kuatnya keterhubungan antara investasi, proyek besar, UMKM, dan ekonomi riil.
Apalagi masih ada jarak antara kinerja ekonomi makro bersama kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Pertumbuhan membutuhkan jembatan agar manfaat investasi dapat mengalir ke sektor usaha yang bersentuhan langsung bersama rakyat.
“Ada ketimpangan antara sektor makro dan sektor mikro real. Jadi tidak ada kesinambungan jembatan yang menghubungkan sektor makro dan sektor real,” kata Sobar dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).
Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan itu memang memperlihatkan aktivitas ekonomi tetap bergerak. Namun besarnya investasi dan proyek pembangunan masih belum menjamin manfaatnya tersebar secara merata.
Sobar menilai proyek padat modal mampu menggerakkan sektor riil, namun persoalan muncul ketika aktivitas tersebut tidak terhubung bersama UMKM. Kondisi itu menciptakan pertumbuhan berisiko cuma terkonsentrasi pada sektor dan tersangka ekonomi tertentu.
“Kalau proyek-proyek yang padat modal itu oke demi langsung ada sektor real dan sebagainya. Tapi demi yang mikronya matching bersama UMKM itu tidak ada,” ujarnya.
Maka dari itu, kualitas pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan maupun besarnya investasi yang masuk. Pemerintah perlu mengonfirmasi proyek pembangunan membuka ruang untuk UMKM, tenaga kerja, serta tersangka usaha lokal melalui pekerjaan dan rantai pasok.
Di sisi lain, Sobar turut menyoroti bantuan sosial, KIP, dan subsidi energi masih diperlukan demi menopang daya beli masyarakat sekitar dalam jangka pendek.
Namun, kebijakan tersebut tidak cukup apabila tidak diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai fondasi pendapatan masyarakat sekitar dalam jangka panjang.
“Untuk jangka panjang, menurut saya itu (bansos) masih belum (cukup) dan itu bahaya,” tegasnya.
Menurut Sobar, masyarakat sekitar membutuhkan ekosistem ekonomi yang mebarangkalikan mereka memperoleh pendapatan secara berkelanjutan, bukan terus bergantung pada bantuan pihak pemerintah. Pemerintah pun dituntut membangun hubungan yang makin kuat antara investasi, UMKM, dan tenaga kerja.
