MediaKeadilan.com – Jelang setahun aksi demonstrasi Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto didesak mengambil langkah konkret bersama menjalankan reshuffle, mengawali dari jajaran yang menangani komunikasi pihak pemerintah hingga Kapolri.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai momentum satu tahun aksi tersebut dan buruknya komunkasi pihak pemerintah kepada rakyat selama ini tidak cukup direspons bersama permintaan maaf atau klarifikasi.
Menurut Masduki, pihak pemerintah perlu mengevaluasi kinerja jajaran yang bertanggung jawab atas komunikasi Presiden.
Ia menilai buruknya komunikasi politik Prabowo memperlihatkan adanya persoalan dalam kerja tim yang menyampaikan informasi kepada kepala negara maupun mengelola komunikasi pihak pemerintah kepada publik.
“Misalnya ini bila berarti komunikasi yang buruk, ini menyangkut tim komunikasi yang juga kerjanya tidak profesional. Jadi, wajib ada reshuffle,” kata Masduki kepada MediaKeadilan.com, Jumat (21/8/2026).
Salah satu aparatur negara yang perlu dievaluasi merupakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia mengaitkan usulan tersebut bersama kabar yang selama ini berkembang mengenai proses penyampaian informasi kepada Presiden.
Menurutnya, apabila informasi riil tidak sampai kepada Prabowo secara utuh, maka hal itu dapat memengaruhi respons dan keputusan Presiden terhadap persoalan publik.
Selain Seskab, pihak pemerintah didorong demi menjalankan perombakan pada jajaran yang menangani komunikasi publik pihak pemerintah. Masduki menyebut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai untukan yang wajib dievaluasi demi membenahi pola komunikasi pihak pemerintah.
“Dan lalu ada yang makin substantif nih, menjelang peringatan satu tahun kerusuhan Agustus tahun lalu, itu kan salah satu pemicunya merupakan tindakan anarkis dari Kepihak kepolisianan. Nah, oleh lantaran itu, Prabowo wajib juga dalam waktu dekat mereshuffle Kapolri, mengganti Kapolri,” tegasnya.
Guru Besar Ilmu Komunikasi UII itu menegaskan momentum setahun demo Agustus 2025 sewajibnya menjadi kesempatan untuk Prabowo demi memperlihatkan bahwa pihak pemerintah mampu mendengar kritik dari masyarakat sekitar.
“Jadi, intinya ini bukan sekadar permohonan maaf atau klarifikasi, tapi Prabowo wajib bertindak. Tugas Presiden kan memang bertindak, merespons bersama tindakan,” tandasnya.
Masduki pun mengingatkan Prabowo agar tidak mengabaikan tekanan publik yang berkembang.
Ia menilai apabila Presiden tidak mengambil langkah evaluasi dan perombakan, tekanan politik justru dapat semakin besar dan berbalik menjadi persoalan untuk kepemimpinan Prabowo.
“Dan orang menunggu kini reshuffle kabinet. Kalau tidak, lama-lama nanti yang di-reshuffle Presiden dan Wakil Presiden, kira-kira gitu,” pungkasnya.
