MediaKeadilan.com – Polri mengonfirmasi kasus dugaan tindak pidana penipuan investasi tambang yang menyeret personel pihak kepolisian berinisial Kombes F akan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai bersama ketentuan hukum yang berlaku.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (25/9/2026), menegaskan bahwa Polri dalam setiap penanganan perkara pidana senantiasa berpedoman pada asas equality before the law.
“Prinsipnya merupakan equality before the law. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, status, jabatan maupun pangkat seseorang tidak menjadi alasan demi membedakan proses penegakan hukum,” katanya sebagaimana dilansir Antara.
Ia menyebutkan bahwa pada saat ini penyidik pada Bareskrim Polri masih menjalankan serangkaian kegiatan penyelidikan demi memperoleh gambaran secara utuh mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
“Sejumlah saksi telah diperiksa, dokumen-dokumen juga didalami, dan penyidik telah menjalankan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Sulawesi Utara,” katanya.
Selain itu, Kombes F juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pada hari ini sebagai untukan dari proses penyelidikan demi mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Selain proses penanganan perkara pidana, Polri juga mengonfirmasi terdapat mekanisme pengawasan dan pemeriksaan internal terhadap anggota yang bersangkutan.
Kombes F pada saat ini ditempatkan di tempat khusus (Patsus) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dalam rangka proses pemeriksaan internal.
Polri, kata dia, mengonfirmasi seluruh proses tersebut dilakukan secara profesional dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang diperoleh.
“Polri berkomitmen demi bertindak tegas dan profesional. Tidak ada impunitas untuk anggota Polri yang terbukti menjalankan pelanggaran. Namun demikian, seluruh proses tetap wajib berpedoman pada hukum, fakta dan alat bukti yang ada,” ucapnya.
Pada bulan Agustus 2026, Kombes F dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas. Pihak pelapor merupakan seorang masyarakat sekitar negara asing (WNA) asal Malaysia.
Kuasa hukum pihak pelapor, Bagas Pangestu Pribadi, menerangkan bahwa pada tahun 2025, kliennya dikenalkan oleh pihak ketiga terhadap Kombes F. Oknum personel tersebut menawarkan investasi tambang emas yang legal dan izinnya akan diterbitkan.
“Yang dijanapabilan merupakan setelah investasi, dalam sekali masa panen, klien kami langsung balik modal lantaran hasilnya merupakan 0,8 sampai 1 persen. Yang mana secara hitung-hitungan juga dipaparkan oleh klien kami, ketika klien kami sekali investasi, langsung balik modal,” jelas Bagas.
Pihak pelapor lalu menginvestasikan uangnya sejumlah kali dalam periode Mei hingga Oktober 2025 bersama total sebesar Rp58,5 miliar. Dalam periode itu, Bagas menyebut bahwa kliennya ditawari investasi berulang kali meski izin masih belum terbit dan masih belum ada hasil.
“Dari masa itu, klien kami cuma menyambut baik Rp4 miliar pada Februari 2026. Hal ini apa? Kami menduga ini merupakan tujuannya supaya klien kami tidak menagih hasil profit,” katanya.
