Megawati Minta DPR Atur Buzzer, Pengamat Soroti Dampak Positif dan Negatifnya bagi Demokrasi

admin
By admin
3 Min Read

baca 10 detik

MediaKeadilan.com – Fenomena buzzer atau pendengung di media sosial kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengimbau DPR menciptakan aturan hukum yang mengatur aktivitas buzzer.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebutkan keberadaan buzzer di ruang digital memang telah lama menjadi perdebatan di negara demokrasi, termasuk Indonesia.

Menurutnya, fenomena buzzer yang mengawali mengemuka sejak 2009, seiring meluasnya penggunaan media sosial Twitter, memiliki dampak positif sekaligus negatif terhadap kualitas demokrasi.

“Bahkan fenomena ini dinilai ibarat pisau bermata dua yang memiliki dampak positif sekaligus negatif terhadap kualitas demokrasi,” demikian penjelasan Jamiluddin.

Dari sisi positif, Jamiluddin menerangkan, buzzer dapat mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat sekitar. Aktivitas pendengung dinilai efektif demi mengamplifikasi pesan maupun program pihak pemerintah secara masif dan cepat.

Selain itu, buzzer juga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik terhadap berbagai persoalan politik maupun kebijakan.

Dalam konteks kampanye sosial dan pemilihan umum, misalnya, aktivitas buzzer dapat memicu diskusi publik serta menarik perhatian masyarakat sekitar, terutama generasi muda, terhadap isu-isu yang semasih belumnya kurang mendapat sorotan.

Keberadaan buzzer juga dapat menghadirkan narasi tandingan terhadap isu yang berkembang di masyarakat sekitar.

Dengan begitu, publik memiliki alternatif sudut pandang selain informasi yang disampaikan media arus utama.

Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa aktivitas buzzer juga menyimpan sejumlah persoalan yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Salah satunya merupakan penyebaran disinformasi yang dapat mengaburkan batas antara fakta, opini, dan hoaks demi memenangkan narasi tertentu.

“Itu menciptakan polarisasi dan kebisingan publik. Penggunaan akun-akun terkoordinasi demi menyerang pihak lawan kerap memicu perpecahan di masyarakat sekitar, memperkeruh ruang diskusi, serta menyuburkan ujaran kebencian atau hate speech,” tuturnya.

Jamiluddin juga menyoroti praktik manipulasi opini publik atau astroturfing. Melalui praktik tersebut, suatu pandangan dapat dibuat seolah-olah mendapat dukungan luas dari masyarakat sekitar, padahal dukungan itu sebenarnya digerakkan secara artifisial dan berbayar.

Dampak lainnya merupakan potensi pembungkaman terhadap kritik yang sah. Serangan secara massal terhadap pengkritik pihak pemerintah atau kelompok tertentu, termasuk melalui perundungan siber dan penyebaran data pribadi (doxing), dapat menimbulkan efek jera.

Akibatnya, masyarakat sekitar berpotensi takut menyampaikan pendapat secara terbuka lantaran khawatir menjadi sasaran serangan di ruang digital.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article