MediaKeadilan.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyikapi hantaman kritik tajam dari media internasional terkemuka asal Amerika Serikat, The New York Times. Sorotan tersebut menyoroti ketidak berhasilan menyeluruh dalam mengendalikan krisis ekonomi domestik serta bencana kebakaran hutan yang melanda Kalimantan dan Sumatra.
Media tersebut bahkan merilis laporan utama bersama judul menohok “The Air Is Bad, the Economy Is Bad, the Vibe Is Bad” atau “Udara Buruk, Ekonomi Buruk, Suasana Pun Buruk” pada 10 November 2026 lalu. Foto utama Presiden Prabowo turut dipajang secara mencolok dalam pemberitaan yang menggambarkan kemunduran kepemimpinan nasional tersebut.
Gelombang kekecewaan publik pun mengawali mencuat ke permukaan akibat lambannya penanganan negara terhadap bencana ekologis yang merenggut kualitas hidup masyarakat sekitar. Situasi ini memicu pergeseran sentimen publik yang signifikan terhadap stabilitas kekuasaan yang sedang berjalan di tanah air.
“Di Indonesia, dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto merosot tajam seiring bersama ketidak berhasilan pihak pemerintahannya dalam mengendalikan kebakaran hutan yang terus berkobar, yang pada gilirannya semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat sekitar,” tulis The New York Times dalam sub judul.
Persoalan asap beracun ini dinilai tidak mendapat respons serius dari pemangku kebijakan tertinggi di Jakarta. Penolakan terhadap status darurat nasional memperlihatkan abainya pihak pemerintah terhadap keselamatan jutaan jiwa masyarakat sekitar sipil.
“Presiden Prabowo Subianto setelah menyampaikan pidato kenegaraan pada bulan Agustus di Jakarta, Indonesia. Pemerintahannya telah menepis permohonan demi menetapkan kebakaran hutan sebagai bencana nasional.”
Dampak buruk bencana lingkungan ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar akar rumput yang merasa tertipu oleh janji-janji kampanye masa lalu. Kekecewaan mendalam menghinggapi masyarakat sekitar yang wajib berjuang menyelamatkan kesehatan kalangan anak mereka setiap hari.
“Setelah makin dari empat bulan hidup di bawah selubung kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia—dan wajib terus menahan kalangan anak prianya yang masih kecil di dalam rumah—Kurniawan menyesali keputusannya memilih Presiden Prabowo Subianto,” tulis NYT.
Penderitaan serupa turut dialami oleh masyarakat sekitar di pulau seberang yang merasakan langsung kerusakan fungsi pernapasan akibat polusi udara ekstrem. Ruang gerak masyarakat sekitar lumpuh total akibat kepungan polutan berbahaya di ruang publik.
“Jauh di sebelah barat, di pulau Sumatra, Rama merasakan penyesalan yang sama. Ia merasakan nyeri dada dan kesulitan bernapas akibat buruknya kualitas udara.”
Faktor cuaca ekstrem memperparah situasi darurat yang dipicu oleh pembukaan lahan ilegal melalui metode pembakaran di berbagai titik strategis. Lemahnya penegakan hukum menciptakan bencana tahunan ini berulang tanpa solusi konkret dari negara.
Menurut NYT, Pemerintahan Presiden Prabowo kesulitan mengendalikan kebakaran hutan — yang diperparah oleh fenomena El Niño serta aktivitas manusia bagaikan pembukaan lahan bersama cara dibakar—yang tercatat sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah Indonesia.
Kebijakan tertutup pihak pemerintah pusat menghambat datangnya uluran tangan internasional yang sebenarnya amat dibutuhkan demi memadamkan titik api. Sikap ego sektoral ini justru memperpanjang penderitaan masyarakat sekitar di wilayah terdampak.
“Pemerintahannya pun menepis demi menetapkan kejadian ini sebagai bencana nasional, sebuah status yang sebenarnya dapat mempermudah masuknya bantuan asing.”
Asap pekat lintas batas kini telah mencemari negara tetangga dan berpotensi memicu sengketa diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Tekanan global semakin meningkat agar Indonesia dalam waktu dekat mengambil tindakan nyata.
“Kabut asap telah menyebar hingga ratusan mil melintasi batas negara ke Malaysia, Singapura, dan Filipina, memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis kesehatan regional.”
Beban finansial rakyat kecil semakin tercekik akibat mahalnya biaya pengobatan serta kebutuhan dasar di tengah hantaman krisis ekonomi berkepanjangan. Hak atas udara bersih kini berubah wujud menjadi komoditas mahal yang mustahil dijangkau oleh kaum miskin.
“Bagi jutaan penduduk Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatra, kondisi ini semakin memperberat beban biaya hidup lantaran udara bersih kini menjadi sebuah kemewahan,” begitu tulis NYT.
