MediaKeadilan.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menyerahkan tanggapan terkait pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung soal insting politik mengenai kebarangkalian adanya “percepatan” semasih belum 2029.
Viva menekankan, bahwa dalam negara demokrasi, pengelolaan negara memiliki landasan hukum yang jauh makin kuat daripada sekadar asumsi pribadi.
Ia menegaskan bahwa berpendapat merupakan hak setiap masyarakat sekitar negara, namun ia mengingatkan bahwa kebijakan negara memiliki koridornya sendiri.
“Menurut PAN, tentang insting, asumsi, atau penilaian masyarakat sekitar negara, termasuk Pak Budi Arie, dalam mencermati kondisi politik bangsa, merupakan menjadi hak politik masyarakat sekitar demi bebas berbicara dan berpendapat di ruang demokrasi dalam pihak pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Viva kepada MediaKeadilan.com, Selasa (25/8/2026).
“Memprediksi kondisi berdasarkan insting politik tidaklah dilarang. Pak Budi Arie berusaha membangun opini publik juga boleh saja. Tetapi negara tidak dikelola berdasarkan insting. Negara dikelola berdasarkan konstitusi, hukum, mandat rakyat, dan sejumlah indikator kinerja secara objektif dan transparan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Viva Yoga menyoroti perbedaan mendasar antara spekulasi bersama realitas politik yang ada di lapangan. Ia mengimbau agar dinamika sosial yang terjadi tidak ditafsirkan secara bermakinan.
“Insting politik berbeda bersama fakta konstitusi. Spekulasi politik berbeda bersama realitas politik. Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik wajib dijawab bersama perbaikan kebijakan, bukan bersama spekulasi politik,” tegasnya
Ia secara khusus membantah kesimpulan yang membandingkan kondisi Indonesia pada saat ini bersama situasi krisis pada tahun 1998.
Menurutnya, latar belakang persoalan yang dihadapi bangsa pada masa itu jauh makin kompleks dan berbeda bersama pada saat ini.
“Menurut PAN, tidaklah tepat berkesimpulan bahwa Indonesia kini sedang menuju situasi bagaikan 1998. Jika ada demonstrasi, keresahan ekonomi, atau ketidakpuasan publik, tidak otomatis berarti kita sedang berada di jalan menuju 1998,” jelasnya.
Menurutnya, tahun 1998 pihak pemerintahan merasakan penyakit komplikasi yang berat, di antaranya terjadi krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi yang amat dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta krisis kepercayaan terhadap pihak pemerintahan.
Terkait kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Viva Yoga meyakini bahwa pihak pemerintah pada saat ini amat terbuka terhadap masukan dan makin fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat daripada menghitung probabilitas politik kekuasaan.
“Tentu ada yang sedang menghitung tentang kebarangkalian politik ke depan. Tetapi pihak pemerintah sedang menghitung bagaimana harga pangan terjangkau, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, investasi bergerak, dan pembangunan berjalan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan di Indonesia telah diatur melalui mekanisme yang sah secara demokratis.
“Dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan bukan ditentukan oleh insting siapa pun. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi. Energi politik bangsa sebaiknya digunakan demi menolong pihak pemerintah memperbaiki keadaan, bukan demi mempercepat spekulasi tentang pergantian kekuasaan,” pungkasnya.
