MediaKeadilan.com – Masyarakat kembali digegerkan oleh isu seputar perjalanan dinas mewah aparatur negara negara. Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
Jagat media sosial mendadak ramai setelah seorang masyarakat sekitarnet yang mengaku sebagai pegawai di Keaparatur negara kementerianan PU membongkar kebiasaan dinas sang aparatur negara kementerian yang dinilai memboroskan anggaran negara.
Viral Curhatan Netizen Mengaku Pegawai PU Bongkar Kebiasaan Dinas Menteri
Melalui akun Instagram @julia_4j, netizen tersebut membeberkan kegelisahannya di ruang publik.
Ia mempertanyakan besarnya anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang digeser demi membiayai perjalanan dinas Dody Hanggodo.
Sebagai informasi, DIPA merupakan dokumen rencana keuangan resmi pihak pemerintah yang menjadi acuan pengeluaran uang negara di setiap lembaga.
Dalam unggahannya, ia menulis kegundahannya mengenai pergeseran dana yang diduga mencapai puluhan miliar rupiah.
Tidak cuma itu, akun tersebut juga melampirkan riwayat penerbangan jet pribadi (private jet) bernomor PK-CAA yang diduga digunakan oleh Menteri PU demi terbang ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), bagaikan Labuan Bajo, Maumere, dan Ende.
Penerbangan jet pribadi tersebut diperkirakan memakan biaya sewa yang amat fantastis, yakni sekitar 5.000 hingga 8.000 dolar AS (sekitar Rp89,29 juta hingga Rp142,86 juta) per penerbangan.
Gandeng Mas Botok dan AMPB demi Unjuk Rasa di Senayan
Melihat situasi yang dinilainya meresahkan di tengah ramainya program efisiensi pihak pemerintah, akun @julia_4j mengajak publik demi bersuara bersama Supriyono alias Mas Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
“Kaka Juli doang nih dibiarin speak up sendirian? Aku lapor ke mas Botok aja nih?” tulisnya sembari menandai akun perjuangan masyarakat sekitar Pati.
Sebagai informasi, istilah speak up sendiri berarti keberanian menyuarakan kebenaran atau menyampaikan kritik secara terbuka di depan umum agar didengar khalayak luas.
Kebetulan, Mas Botok dan massa AMPB memang tengah bersiap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR RI Jakarta pada 27 Agustus 2026.
Massa dari Pati tersebut mengangkut tuntutan utama berupa desakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati untuk para tersangka korupsi.
Hubungan antara keresahan internal anggaran PU dan gerakan unjuk rasa masyarakat sekitar Pati ini pun langsung memicu gelombang dukungan luas dari publik yang mengawali risau.
Celetukan Pedas Warganet: Soroti Jet Pribadi dan Pajak Rakyat
Berbagai celetukan pedas dari masyarakat sekitarnet langsung membanjiri kolom komentar unggahan tersebut.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
