MediaKeadilan.com – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pembentukan DNKK menandai perluasan orientasi kebijakan, dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti turut mendampingi Prabowo dalam peresmian tersebut bersama menekan tombol sirene.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang pada hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, bersama rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bersama ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” kata Prabowo, Kamis (22/10/2026).
Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Ia menerangkan bahwa orientasi kebijakan diperluas demi menjangkau kondisi keuangan keluarga secara makin menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif cuma inclusivity, Pak, cuma keterlibatan masyarakat sekitar mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden telah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, keluarga menjadi fokus perhatian lantaran merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat sekitar. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan diarahkan demi menyaksikan manfaat layanan dan program keuangan di tingkat rumah tangga.
“Jadi bila kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini merupakan keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat sekitar kita merupakan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Airlangga menginformasikan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjabat sebagai ketua dewan, sementara itu Menko Perekonomian bertugas sebagai ketua harian. Jajaran pimpinan dewan turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri, dan Keaparatur negara kementerianan Keuangan, bersama sejumlah aparatur negara kementerian sebagai anggota.
Dalam pelaksanaannya, Airlangga menerangkan bahwa perhatian diarahkan pada kualitas kondisi keuangan (financial wellness), ketahanan menyikapi guncangan (financial resilience), serta rasa aman dalam mengelola keuangan (financial security).
Airlangga mengimbuhkan bahwa pihak pemerintah telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Adapun pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
