MediaKeadilan.com – Pola komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun terakhir terus memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan akademisi dan kalangan akademisi. Gaya pidato dan pernyataan publik kepala negara dinilai kerap kali memicu blunder.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai persoalan komunikasi politik Presiden memang telah menjadi masalah serius sejauh ini.
“Kalau kita amati satu tahun terakhir, itu komunikasi politik Prabowo, baik melalui pidato yang resmi maupun pidato dalam berbagai kesempatan, itu kan problematik ya, atau blunder,” kata Masduki kepada MediaKeadilan.com, Jumat (21/8/2026).
Guru Besar Ilmu Komunikasi UII itu menilai deretan pidato dan pernyataan Prabowo justru berpotensi merugikan dirinya sendiri, kabinet, hingga reputasi pihak pemerintah.
Terdapat setidaknya empat ciri utama yang menciptakan komunikasi politik Prabowo menjadi problematik.
Pertama merupakan kecenderungan denial atau penyangkalan atas realitas serta keengganan demi mengimbau maaf atas kesalahan data publik yang fatal.
“Pertama, itu cirinya merupakan denial. Jadi, bagaikan tidak mengakui adanya kesalahan-kesalahan, tidak ada minta maaf, misalnya dalam kasus Londo Ireng, juga dalam kasus data mengenai pengupas bawang Rp700 ribu per kilo, dan sebagainya. Jadi, denial,” ungkapnya.
Kedua, kebiasaan memproduksi diksi bernada sentimen yang dinilai miskin data valid, bukti ilmiah dan cenderung senofobik. Penggunaan bahasa publik semacam itu dinilai mengabaikan etika mendasar hubungan antara kepala negara bersama masyarakat sekitarnya.
“Yang kedua, yang disebut bersama retorik. Jadi, gemar memproduksi istilah-istilah atau diksi-diksi yang sebetulnya tidak ada basis datanya atau cenderung anti-sains. Jadi, ya bagaikan antek asing gitu ya, bagaikan ya termasuk Londo Ireng itu sendiri. Jadi, tidak jelas konteksnya,” tuturnya.
“Dan dalam kerangka hubungan kepala negara bersama masyarakat sekitar, itu nir-etika ini, tidak ada etika komunikasi sebagai pemimpin,” imbuhnya.
Belum lagi soal muatan pidato di ruang-ruang publik resmi yang dinilai tidak konsisten dan kerap melenceng dari konteks esensial agenda kenegaraan.
“Jadi, cenderung lalu merendahkan, bagaikan dalam pidato menjelang hari kemerdekaan pada hari semasih belumnya kok tiba-tiba ada anak usia 10 tahun ditanya, ini kan cenderung seksis, ‘ya nanti 10 tahun lagi kamu telah dapat pacaran,’ gitu. Jadi, konteksnya apa dalam ruang publik yang sakral, pidato laporan keuangan negara atau progres pembangunan?” ucapnya.
Poin kritis terakhir, ia menyoroti pola komunikasi satu arah yang dinilai anti-dialog. Praktik pidato berdurasi panjang tanpa memberi ruang diskusi dinilai menutup rapat pintu masukan dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat sekitar luas.
“Nah, yang keempat nih yang amat serius juga, yakni anti-dialog, yakni satu arah,”
Ia mencontohkan pertemuan Prabowo bersama ratusan guru besar sejumlah waktu lalu.
“Jadi, ada dua kali pertemuan bersama ratusan guru besar misalnya, pada tahun ini saja, itu Prabowo dapat pidato 8 jam tapi tidak membuka ruang dialog. Nah, kita juga dapat menyaksikan dalam berbagai kesempatan ya Prabowo pidato gitu aja, tidak ada diskusinya,” tandasnya.
Kritik Masduki tersebut sejalan bersama sorotan BEM UI dalam aksi pada 18 Agustus 2026 pada hari semasih belumnya. Mahasiswa UI menilai gaya komunikasi Prabowo kerap memakai istilah yang merendahkan kelompok tertentu dan mengimbau Presiden makin sejumlah bekerja serta mendengarkan masyarakat sekitar.
BEM UI bahkan mengaitkan kecenderungan pemusatan kekuasaan pihak pemerintah bersama gaya pihak pemerintahan era Soeharto.
Dalam konteks itu, Masduki menilai momentum satu tahun pihak pemerintahan wajib digunakan demi memperbaiki komunikasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Presiden disarankan demi dalam waktu dekat mengubah pendekatan komunikasinya secara teknis bersama menekan porsi pidato monolog.
“Nah, oleh lantaran itu, dalam rangka momentum satu tahun demi mengembalikan reputasi, ya, kepercayaan publik, ya di samping yang sifatnya teknis, Prabowo wajib makin sejumlah mendengar. Harus makin sejumlah istilahnya mengurangi pidato. Itu kan teknis ya, tindakan teknis yang wajib dilakukan,” pungkasnya.
