MediaKeadilan.com – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai kondisi sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan nasional yang terus memburuk menjadi sasaran empuk perebutan pengaruh politik.
Kondisi yang memunculkan kekecewaan luas di masyarakat sekitar itu berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok elite demi kepentingan politik tertentu.
Termasuk dalam hal ini kelompok elit berafiliasi bersama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi memainkan dinamika politik terkini.
“Kekecewaan itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sekitar, lalu lalu ditunggangi oleh elit demi berupaya memainkan situasi pada saat ini,” kata Ridho kepada MediaKeadilan.com, Rabu (26/8/2026).
Keretakan politik kian mencolok saat krisis ekonomi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain.
Kondisi itu dijadikan momentum untuk kubu Jokowi demi mengambil manfaat dari kelemahan rezim Prabowo Subianto.
Ia bilang skenario ini dipandang sebagai upaya melapangkan jalan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi mengambil alih dan mengendalikan kekuasaan secara mendadak.
“Ada kubu yang mengambil manfaat. Nah, ini kebetulan kubunya Jokowi berupaya mengambil manfaat dari situasi buruk ini. Ya bila seandainya kubunya Jokowi dapat mengambil alih ya anaknya kan naik, kan gitu kira-kira,” ujarnya.
Di sisi lain, Ridho menyaksikan relasi antara kubu Jokowi dan pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak sepenuhnya berada dalam kondisi solid. Hal itu ditegaskan bersama pernyataan Budi Arie yang dinilai berada di pihak terpinggirkan pada era kepemimpinan pada saat ini.
Belum lagi kondisi internal pihak pemerintahan Prabowo yang dinilainya masih belum sepenuhnya kuat. Banyaknya faksi di dalam kabinet dan karakter kepemimpinan Prabowo yang disebut tertutup dapat menciptakan komunikasi serta konsolidasi politik menjadi persoalan tersendiri.
“Segalanya dapat terjadi. Memang di era disruptif ini perlu hati-hati, maka para penguasa ya jangan sampai lalu mengabaikan fakta di lapangan,” tegasnya.
Menurut Ridho, kekuatan koalisi pihak pemerintah tidak dapat sepenuhnya menjadi jaminan stabilitas kekuasaan. Masyarakat memiliki saluran sendiri demi menyampaikan kritik, termasuk melalui pengerahan massa dan berbagai bentuk protes terhadap kebijakan pihak pemerintah.
“Prabowo perlu hati-hati, bila enggak ini ya senjata makan tuan. Walaupun koalisi di parlemen gemuk, rakyat mempunyai caranya sendiri,” tandasnya.
