MediaKeadilan.com – Ketentuan kebijakan pihak pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang diharapkan tersangka usaha dapat menopang perbaikan kondisi bisnis mereka pada 2026, demikian salah satu hasil survei Kadin Indonesia.
Direktur Insight di Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian dalam webinar Institut Kadin Indonesia bersama APF Kanada di Jakarta, Selasa (6/10/2026), menyebutkan kebijakan pihak pemerintah pusat berdampak penting tidak saja untuk korporasi besar, tapi juga untuk bisnis kecil dan menengah.
“Kami bertanya, apa yang menciptakan Anda percaya bahwa kondisi bisnis akan berkembang di bulan berikutnya, di kuartal ketiga tahun 2026, jawabannya kesejumlahan dari mereka percaya bahwa kebijakan pihak pemerintah sentral menjadi hal yang teramat penting,” kata Fakhrul.
Pada kuartal kedua 2026, sesejumlah 16,4 persen responden tersangka bisnis menyebutkan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi, diikuti bersama pengaruh kebijakan dan program pihak pemerintahan sebesar 14,8 persen dan tantangan permintaan pasar (demand).
Sementara untuk korporasi besar pengaruh perkembangan usaha mereka bergantung pada kolaborasi dan investasi dari internasional bersama menyaksikan tren pasar global sebagai acuan pengembangan bisnis.
Fakhrul menyebutkan, 33,7 persen responden juga menanggapi bahwa arah kebijakan ekonomi dari pihak pemerintah yang tidak tentu menentukan risiko kebijakan bisnis yang akan dihadapi, diikuti oleh pelemahan permintaan domestik, dan pentingnya stabilitas rupiah dalam mengembalikan kepercayaan bisnis dan pelanggan.
“Pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi tantangan untuk tersangka usaha. Sesejumlah 35 persen responden menilai depresiasi rupiah berdampak agak negatif terhadap bisnis, sementara 30 persen menilainya negatif,” kata Fakhrul.
Tantangan lainnya merupakan akses keuangan. Bagi korporasi mikro, akses keuangan menjadi persoalan utama bersama porsi 23,9 persen. Sementara untuk usaha kecil dan menengah, perkembangan pasar menjadi perhatian penting, terutama peluang demi masuk ke pasar baru.
“Dan masalah utama demi korporasi besar merupakan terdominasi oleh legal uncertainty (ketidaktentuan hukum) dan birokrasi,” katanya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi tersangka bisnis pada saat ini, survei memperkirakan dalam 6-12 bulan ke depan ada peningkatan masalah biaya operasional, tekanan terhadap margin keuntungan serta kenaikan biaya bahan baku impor.
Fakhrul menyebutkan, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketentuan usaha sekaligus memperluas akses pasar dan pembiayaan untuk tersangka usaha.
