MediaKeadilan.com – Seluruh komisi di DPRD DKI Jakarta serempak mengusulkan anggaran yang melampaui pagu awal bersama total kemakinan mencapai sekitar Rp3,22 triliun, dari penetapan rancangan pagu awal APBD 2027 senilai Rp82,89 triliun.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Banggar, Suhud Alynudin, terkait laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027, Senin (16/11/2026) malam.
Dari kelima komisi, Komisi D yang diketuai Yuke Yurike mengajukan penambahan anggaran teramat besar setelah mengusulkan tambahan Rp2,03 triliun dan pengurangan Rp883 miliar.
Perubahan tersebut menciptakan anggaran perangkat daerah mitra kerja Komisi D melonjak dari Rp13,69 triliun menjadi Rp14,85 triliun atau melampaui pagu awal sebesar Rp1,1 triliun.
Di urutan berikutnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memaparkan pagu anggaran 22 organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya naik dari Rp12,6 triliun menjadi Rp13,4 triliun, setelah ditambah Rp1,4 triliun dan dikurangi Rp582 miliar berakibat melampaui pagu awal Rp885 miliar.
“Over pagu tersebut, dimohonkan demi diputuskan dalam Badan Anggaran,” ujar Inggard dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki menginformasikan anggaran perangkat daerah mitra kerjanya meningkat dari Rp33,81 triliun menjadi Rp34,5 triliun, setelah ditambah Rp1,4 triliun dan dikurangi Rp731 miliar berakibat melampaui pagu awal sebesar Rp716 miliar.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh juga menyampaikan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BUMD mitra kerjanya merasakan penambahan Rp959 miliar serta pengurangan Rp473 miliar dari pagu semula Rp11,9 triliun.
“Anggaran tersebut lalu menjadi Rp12,3 triliun atau memakini pagu sebesar Rp486 miliar,” kata Nova.
Adapun Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menerangkan pagu OPD mitra kerjanya yang semula Rp3 triliun ditambah Rp108 miliar dan dikurangi Rp74 miliar menjadi Rp3,04 triliun atau melampaui pagu awal sebesar Rp34 miliar.
Dimaz menegaskan, pembahasan anggaran diarahkan agar alokasinya selaras bersama kebutuhan pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran.
“Pembahasan diarahkan para kesesuaian alokasi anggaran bersama kebutuhan pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran,” tuturnya.
Hasil pembahasan kelima komisi tersebut setelah itu bermuara di Banggar demi dibahas bersama TAPD DKI Jakarta dalam proses penyusunan APBD 2027.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
