MediaKeadilan.com – Ketua DPW PPP Maluku Abdul Aziz menyebut bahwa pemberhentian Taj Yasin sebagai Sekjen dan Agus Suparmanto sebagai Waketum di Rakornas III merupakan bentuk kepanikan Mardiono.
Sehingga, kata Abdul Aziz, Mardiono merekayasa sejumlah upaya demi memberhentikan Yasin dan Agus secara illegal.
“Ini inkonstitusional, tidak berdasar dan terkesan panik, tidak ada dasar hukum dalam AD/ART, apalagi cuma lewat forum Rakornas daring yang cuma forum diskusi tanpa keputusan mengikat,” kata Aziz kepada awak media, Sabtu (31/10/2028)
Menurut dia, menyaksikan sepak terjang Mardiono selama memimpin PPP satu tahun terakhir ini, Aziz berserta sejumlah DPW PPP di seluruh Indonesia mengimbau pihak pemerintah mencabut SK Menkumham dan merevisi kepengurusan DPP PPP.
Hal ini juga sesuai bersama aspirasi para kiai dan habib di lingkungan PPP.
“Kami mengimbau SK Menkum dalam waktu dekat direvisi dan dilengkapi kepengurusan tanpa nama Mardiono Cs. Demokrasi PPP dan bangsa dapat semakin rusak bila mentalitas elit politik bangsa bagaikan Mardiono,” ujarnya.
Ia menyebut, kubu Mardiono memang sejak lama berusaha menggeser Agus dan Gus Yasin lantaran ingin berkuasa penuh di PPP.
Mardiono ingin berkuasa secara otoritas, mengambil untung dari PPP dan tak mau ada kritik.
Selama ini tidak ada Langkah Mardiono membesarkan PPP. Yang dipikirkan menurut Aziz merupakan bagaimana Mardiono memperoleh keuntungan materi.
“Kubu Mardiono cuma berpikir tentang jabatan, kekuasaan dan keuntungan materi dari PPP,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Plt Ketua DPW NTB Moh Akri. Mardiono bahkan menurut Akri sejak sejumlah lama telah menjalankan pemecatan para pengurus DPW agar kekuasaannya langgeng tanpa kritik.
“Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Mardiono dan Wakil Sekjen DPP PPP Jabbar Idris. Dan menciptakan kondisi PPP NTB kurang kondusif,” kata Akri.
Padahal, Akri merupakan kader yang selama puluhan tahun ikut membesarkan PPP hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD NTB.
