MediaKeadilan.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakat sekitaran Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan seorang netizen di Threads tentang alasan cuma Gibran Rakabuming Raka yang dipersoalkan hingga mundur dari kursi Wakil Presiden, padahal ia maju sebagai pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Jawaban Yusril menuai respons lanjutan dari netizen lain, yang menilai pertanyaan pokoknya, yakni nasib pasangan calon secara utuh, masih belum dijawab.
Netizen bersama nama akun @aldafipu***** itu bertanya bersama bahasa awam. “Pak Prof. Yusril, Jika sejak awal tidak memenuhi syarat jadi wapres, logika kami rakyat jelata berarti pasangan Prabowo-Gibran tidak memenuhi syarat sebagai capres dan cawapres, tapi kenapa cuma mas Gibran yang di persoalkan sampai mundur dan akan dimakzulkan..”
Dalam balasannya, Yusril menerangkan bahwa frasa “sejak awal tidak memenuhi syarat” merupakan konsekuensi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.
Menurut dia, putusan itu bersifat ex tunc, yakni berlaku sejak suket tersebut diterbitkan. Ia menyebut pandangan itu disampaikan oleh “seluruh ahli hukum tatanegara”.
Soal alasan cuma Gibran, Yusril menjawab singkat: “Karena yang punya masalah bersama ijazah memang cuma Pak Gibran..”
Pernyataan itu berpijak pada rangkaian peristiwa hukum dalam sepekan terakhir. Keaparatur negara kementerianan Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan yang ditandatangani Tatang Muttaqin itu ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026, demi melaksanakan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 (Tribunnews, 12/11/2026).
Pada Kamis (12/11/2026), Yusril menegaskan dalam keterangan tertulis bahwa suket itu telah dicabut dan putusan MA final.
“Kalau penyetaraan pendidikannya telah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan demi menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu wajib dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ujarnya.
Ia merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar kewajiban pihak pemerintah menjalankan putusan pengadilan.
Yusril juga menegaskan tidak tersedia lagi upaya hukum demi mempertahankan suket itu, lantaran aparatur negara tata usaha negara yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK). Pandangan ini berbeda bersama rencana Gibran yang semasih belumnya disebut akan menempuh PTUN dan PK.
Apa Itu Ex Tunc, dan Benarkah Semua Ahli Sepakat?
Ex tunc berarti akibat hukum suatu putusan dihitung mundur sejak peristiwa awal. Dalam perkara ini, suket dianggap tidak sempat sah sejak terbit pada 2019. Pandangan itu didukung pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah.
Dalam program Sapa Indonesia Pagi di KompasTV, Minggu (1/11/2026), ia menyebutkan, “Sebenarnya (putusan MA) itu berlaku secara retroaktif”, berakibat syarat pencalonan Gibran kehilangan dasar hukum.
Seuntukan jawabannya terletak pada siapa yang menggugat. Denny Indrayana dan sejumlah pemohon, dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada 10 September 2026, cuma mengimbau Gibran didiskualifikasi. Menurut kuasa hukum Refly Harun, mereka tetap menganggap Prabowo sah sebagai kepala negara lantaran tidak mempersoalkannya.
