MediaKeadilan.com – Menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, suhu organisasi mengawali menghangat.
Menanggapi hal tersebut, Miftah Maulana Habiburrohman atau yang akrab disapa Gus Miftah, menyerahkan pesan menohok terkait isu intervensi kekuasaan.
Gus Miftah menegaskan bahwa pihak Istana, dalam hal ini Presiden, menyerahkan penghormatan penuh terhadap kedaulatan para ulama dan tidak akan ikut campur dalam bursa pemilihan Rais ‘Aam maupun Ketua Umum PBNU.
Kembali ke Akar Sejarah
Pemilihan Tambakberas sebagai gelanggang Muktamar dinilai Gus Miftah sebagai langkah simbolis yang amat kuat.
Tambakberas merupakan tanah perjuangan KH Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU yang meletakkan fondasi kebangsaan dan keagamaan yang kokoh.
“Pilihan PBNU menetapkan Tambakberas merupakan langkah kembali ke akar sejarah. Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya.
Istana Menghormati Marwah Ulama
Gus Miftah meyakini bahwa Presiden amat memahami batas antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral NU.
Menurutnya, sikap tidak mengintervensi merupakan bentuk kearifan tertinggi dari seorang pemimpin negara.
“Istana amat mengerti posisi. Menghormati marwah ulama bukan bersama cara ikut mengatur mereka, melainkan bersama menyerahkan ruang kedaulatan penuh untuk para kiai demi menentukan masa depan jam’iyahnya,” katanya.
Ia mengimbuhkan bahwa untuk pihak pemerintah, NU merupakan “jangkar” dan penentu arah moral bangsa.
Mengintervensi NU sama saja bersama merobohkan tiang penyangga civil society yang selama ini menjaga kesejukan di Indonesia.
Sentilan demi “Pemburu Restu”
Namun, Gus Miftah juga menyerahkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang berupaya memancing di air keruh.
