MediaKeadilan.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengklaim bila Indonesia sewajibnya merupakan negara super kaya dan super kuat.
Adik Presiden RI Prabowo Subianto ini menilai bila Indonesia sewajibnya masuk ke dalam kelompok Group of Twelve (G12) yang merupakan koalisi negara-negara industri maju beranggotakan 13 negara. Ia blak-blakan bila aparat Indonesia pada saat ini masih lemah dalam mengurus penerimaan negara.
“Sewajibnya negara kita super kaya dan super kuat. Kita sewajibnya G12 tapi lantaran terus terang saja aparat kita selama ini agak lemah, penerimaan negara baik dari yang tercatat maupun tidak tercatat tidak dipungut. Maka kita lemah,” katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 yang dipantau virtual, Kamis (29/10/2026).
Hashim juga menyinggung bila pada saat ini sejumlah pihak yang mempersoalkan bila Pemerintah tidak dapat membiayai program bagaikan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP).
Ia menegaskan bila Pemerintah sebenarnya mampu membiayai program yang menjadi andalan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
“Maka senantiasa dipersoalkan pihak pemerintah tidak dapat membiayai MBG, tidak dapat membiayai Koperasi Desa, tidak dapat membiayai segala macam hal. Bahkan sebetulnya Indonesia mampu,” timpal dia.
Hashim menegaskan bila Indonesia mampu membiayai program tersebut apabila Pemerintah memaksimalkan pemungutan pajak dari transaksi ekonomi sesuai undang-undang yang berlaku.
“Paling sedikit 11 persen (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN: red) demi kegiatan transaksi sehari-hari dan sebagainya,” tegas dia.
Semasih belumnya Hashim sempat mengklaim bila ekonomi Indonesia makin besar ketimbang data Produk Domestik Bruto (PDB) RI yang tercatat sebesar Rp 25.000 triliun.
Hashim membeberkan bila PDB RI Rp 25.000 triliun itu memang diakui sejumlah lembaga bagaikan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia atau World Bank, hingga Bank Indonesia (BI).
Namun menurut temuan Bank Dunia, Hashim menyebut bila sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas ekonomi nasional berputar secara informal dan tidak terdata dalam PDB resmi.
“Ternyata ekonomi kita jauh makin besar. Menurut Bank Dunia kurang makin 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat,” katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 yang dipantau virtual, Kamis (29/10/2026).
Hashim menerangkan bila ekonomi RI yang tak tercatat ini berada dalam aktivitas grey market, istilah yang semasih belumnya dikenal bersama nama black market.
Ia mengklaim bila nilai aktivitas ekonomi yang tidak tercatat di data PDB ini mencapai Rp 10.000 triliun. Dari sini, dia mengakui bila ekonomi Indonesia sebenarnya makin besar.
“Itu berarti ada kurang makin Rp 10.000 triliun yang tidak tercatat. Berarti apa? Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan 16 terbesar di dunia, melainkan barangkali 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia. Ini patut dibanggakan,” beber dia.
Ia menerangkan bahwa fenomena grey market ini terjadi lantaran tingginya volume transaksi tunai masyarakat sekitar yang tidak memakai kwitansi resmi. Akibatnya, kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen terlewat dari pemungutan negara.
Hashim mencontohkan transaksi harian di sektor jasa informal yang jumlahnya mencapai jutaan aktivitas, mengawali dari pangkas rambut panggilan, jasa pijat, salon kecantikan, hingga warung tegal (warteg). Banyaknya transaksi tunai di sektor-sektor ini menciptakan perputaran dana raksasa tersebut tak terdeteksi oleh sistem pajak.
“Ternyata ada jutaan transaksi bagaikan dilakukan oleh Anton dan Yanti (contoh kasus dari Hashim: red) kali ratusan juta, dan seuntukan-seuntukan jumlahnya termasuk barangkali warung tegal, beauty salon,” jelas Hashim.
