MediaKeadilan.com – Iran mengawali menyiapkan jalan keluar demi memulihkan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur energi teramat strategis di dunia.
Teheran mengaku telah mencapai kesepakatan bersama Oman mengenai rute pelayaran, namun pembukaan kembali selat tersebut masih bergantung pada pemenuhan sejumlah komitmen oleh Amerika Serikat (AS).
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyebutkan kesepakatan rute pelayaran telah dibahas bersama Oman. Menurutnya, Selat Hormuz dapat kembali dibuka apabila AS memenuhi komitmen yang tercantum dalam Memorandum Islamabad yang disepakati semasih belumnya.
“Kami telah menyepakati rute pelayaran melalui Hormuz bersama Oman, dan apabila AS memenuhi komitmennya berdasarkan nota kesepahaman tersebut, kami akan membuka selat itu,” kata Pezeshkian, Jumat (28/8), dilansir dari laman Antara, Sabtu (29/8/2026).
Pezeshkian menyebutkan, rencana tersebut juga telah disampaikan kepada Pemimpin Tertinggi Iran. Pemerintah Iran kini masih menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
Iran Pasang Syarat Semasih belum Hormuz Dibuka
Teheran mengaitkan pembukaan kembali Selat Hormuz bersama sejumlah tuntutan terhadap Washington.
Pezeshkian menyebut sejumlah di antaranya merupakan pencabutan sanksi dan blokade, pelepasan aset Iran yang dibekukan, dimengawalinya investasi, serta penghentian perang di Lebanon.
Menurut Pezeshkian, pihak AS juga telah mengakui perlunya kembali pada nota kesepahaman tersebut dalam pembicaraan yang berlangsung.
Dari sisi Iran, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi disebut telah mencapai konsensus mengenai kesepakatan itu. Sesejumlah 12 dari 13 anggota disebut menyerahkan dukungan.
Iran juga mengklaim sejumlah dampak ekonomi mengawali terasa akibat situasi tersebut. Pezeshkian menyebutkan volume impor dan ekspor Iran merasakan penurunan sekitar 25 persen hingga 35 persen.
Investasi 300 Miliar Dolar AS Ikut Dipertaruhkan
Selain persoalan pelayaran, Iran mengaitkan normalisasi kondisi bersama rencana investasi berskala besar.
Pezeshkian menyebutkan pihak pemerintah tengah mempersiapkan rencana investasi senilai 300 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.327 triliun.
Pembicaraan mengenai investasi tersebut disebut telah dilakukan bersama Qatar dan Uni Emirat Arab. Namun, menurut Pezeshkian, proyek-proyek itu sulit berjalan apabila konflik masih berlanjut.
