MediaKeadilan.com – Seuntukan wilayah Indonesia menyikapi kemarau panjang, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah penguatan fenomena El Nino.
Namun, Kota Padang, Sumatera Barat, justru diterjang banjir setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu (10/10/2026) pada hari semasih belumnya.
Banjir bahkan menerjang permukiman di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Ratusan masyarakat sekitar wajib dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan memutus sejumlah akses.
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan: mengapa banjir bandang dapat terjadi di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino?
Banjir Padang dan Kerusakan Berulang
Hujan berintensitas tinggi mengguyur Kota Padang sejak Sabtu, 10 Oktober 2026 siang. BPBD Kota Padang menyambut baik laporan awal banjir dari wilayah Kuranji sekitar pukul 12.52 WIB, semasih belum genangan meluas ke sejumlah kawasan lain.
Berdasarkan pendataan sementara BPBD hingga Sabtu pukul 22.45 WIB, banjir berdampak pada enam kelurahan di tiga kecamatan yakni Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo.
Adapun kelurahan yang terdampak mencakup Kelurahan Kuranji, Lubuk Minturun, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Tabing Banda Gadang, dan Gurun Laweh.
Sesejumlah 225 kepala keluarga atau 498 jiwa tercatat terdampak. Selain merendam sekitar 120 rumah, banjir menyebabkan empat rumah merasakan kerusakan sedang dan satu rumah rusak berat di Kecamatan Kuranji.
“Angka tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran oleh petugas,” kata Berton SP Panjaitan, selaku Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Dampak bencana terlihat pula pada terputusnya akses jalan masyarakat sekitar di kawasan Guo, Kuranji.
Tim SAR gabungan mengevakuasi 238 masyarakat sekitar dari sejumlah lokasi terdampak. Sementara itu, pihak pemerintah bersama BPBD, aparat TNI, Polri, Basarnas, dan relawan menjalankan penanganan darurat, membuka tempat pengungsian, serta menyalurkan kebutuhan dasar untuk masyarakat sekitar.
Dampak banjir Padang tak cuma terlihat dari rumah yang terendam dan akses jalan yang terputus. Bagi masyarakat sekitar di kawasan rawan, banjir berulang juga memunculkan trauma untuk sejumlah masyarakat sekitar setiap kali hujan kembali turun.
Beberapa masyarakat sekitar Padang bahkan telah empat kali merasakan banjir. Kawasan Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, menjadi salah satu titik yang kembali terdampak banjir bandang pada 10 Oktober 2026.
Sejak November 2025, kawasan tersebut dilaporkan telah merasakan banjir bandang sesejumlah empat kali.
Mengapa Hujan Ekstrem Turun di Tengah Musim Kemarau?
Di tengah ancaman El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif, hujan ekstrem tetap dapat terjadi secara lokal.
Hal ini dilantarankan kondisi iklim global tidak menghilangkan seluruh mekanisme pembentukan awan hujan.
Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, Emilya Nurjani, menuturkan El Nino dan IOD positif memengaruhi distribusi curah hujan melalui perubahan suhu muka laut di wilayah yang berbeda.
El Nino berkaitan bersama pemanasan perairan Pasifik tropis, sementara itu IOD positif ditandai perbedaan suhu muka laut antara untukan barat dan timur Samudra Hindia.
Pemantauan BMKG memperlihatkan El Nino telah mencapai intensitas amat kuat pada September 2026.
Dalam analisis dinamika atmosfer dasarian III September yang dirilis 5 Oktober 2026, indeks ENSO tiga bulanan periode Juli-September mencapai +2,70, sementara itu indeks IOD dasarian tercatat +0,99.
Meski demikian, pengaruh El Nino dan IOD terhadap curah hujan tidak sama di seluruh wilayah Indonesia.
Emilya menegaskan karakter geografis, pola hujan, topografi, dan kondisi hidrologis menciptakan setiap daerah memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap periode kering maupun hujan ekstrem.
“El Nino Godzilla sebaiknya tidak cuma dipahami sebagai fenomena iklim yang ekstrem, namun juga sebagai alarm demi menyaksikan bagaimana setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda,” ujar Emilya.
Sumatra Barat memiliki karakter geografis yang berbeda dari wilayah selatan Indonesia yang didominasi pola hujan monsunal.
Wilayah pesisir barat Sumatra berhadapan langsung bersama Samudra Hindia, sementara Pegunungan Bukit Barisan memengaruhi pergerakan udara dan distribusi hujan di daratan.
Pasokan uap air dari Samudra Hindia dapat mendukung pembentukan awan ketika massa udara lembap bergerak menuju daratan dan merasakan pengangkatan.
Di kawasan pegunungan, proses orografis menciptakan udara naik mengikuti lereng, merasakan pendinginan, lalu berpotensi membentuk awan hujan.
Namun, keberadaan Samudra Hindia tidak otomatis menyebabkan hujan ekstrem, begitu pula suhu muka laut yang hangat tidak cukup demi menerangkan banjir di Padang pada 10 Oktober 2026.
Untuk mengonfirmasi kontribusinya, diperlukan analisis kondisi suhu muka laut, kelembapan, angin, dan curah hujan terukur pada saat kejadian.
Data BMKG memperlihatkan dinamika atmosfer regional masih dapat mendukung pembentukan awan hujan di tengah kondisi kering.
Dalam prakiraan cuaca periode 29 September-5 Oktober 2026, BMKG menyebut aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) melintasi Samudra Hindia sebelah barat Sumatra.
Sementara gelombang Rossby ekuatorial dan Kelvin diprakirakan aktif di seuntukan wilayah Sumatra dan perairan sekitarnya.
Gelombang atmosfer dan konvergensi angin dapat menolong mengangkat massa udara lembap berakibat pertumbuhan awan konvektif meningkat.
Jika proses tersebut berlangsung ketika kelembapan tersedia dan kondisi atmosfer mendukung, hujan lebat dapat terbentuk di wilayah tertentu meskipun secara umum Indonesia sedang merasakan kemarau.
Prakiraan BMKG demi periode 9-15 Oktober 2026 turut memasukkan Sumatra Barat dalam wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan hujan bersama intensitas sedang.
Informasi tersebut memperlihatkan bahwa potensi hujan tetap ada di tengah dominasi kondisi kering.
Namun bukan bukti bahwa seluruh mekanisme atmosfer itu menjadi penyebab langsung banjir Padang.
Emilya mengingatkan bahwa El Nino tidak menciptakan seluruh wilayah merasakan kekeringan bersama tingkat yang sama.
Wilayah bertipe monsunal, bagaikan seuntukan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, memiliki karakter musim yang berbeda dari wilayah bersama pola hujan ekuatorial.
“Adapun wilayah bertipe monsoonal antara lain seuntukan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, seuntukan Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia. Sebaliknya, wilayah yang memiliki pola hujan atau klimatologi ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menyikapi periode kering,” terangnya.
Mengapa Padang Rentan Banjir Bandang?
Pakar Hidrologi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) UGM, Hatma Suryatmojo, menilai dampak banjir bandang November 2025 masih belum sepenuhnya tuntas. Hal itu menuntut kewaspadaan yang makin dari seluruh pihak.
“Saya menyebutnya masih belum tuntas, lantaran bila pulih jelas masih belum ya tapi masih belum tuntas,” kata Hatma kepada MediaKeadilan.com, Senin (12/10/2026).
Menurut Hatma, bencana semasih belumnya telah mengubah kondisi biofisik kawasan hulu di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Sumatera Barat.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian lantaran Padang berada dekat bersama Pegunungan Bukit Barisan dan memiliki permukiman padat di untukan hilir.
“Di Sumatera Barat itu, bila dibandingkan bersama di Sumatera Utara dan di Aceh, itu kondisi topografinya itu kan relatif makin curam, ya lereng perbukaannya itu makin curam dan tepat di untukan bawah atau di untukan hilir dari lereng itu ada pemukiman padat yakni Kota Padang,” ungkapnya.
Secara geografis, lereng curam dan lembah sungai yang sempit di kawasan Bukit Barisan dapat memperbesar potensi banjir bandang ketika hujan deras memicu aliran air dan material dari hulu.
Kondisi ini diperparah oleh kedekatan permukiman bersama aliran sungai. Sehingga masyarakat sekitar di untukan hilir berhadapan langsung bersama ancaman luapan air.
“Dan itu bila lalu terjadi longsoran, maka potensi demi menjadi bencana banjir bandang itu tinggi,” ujarnya.
Kerentanan tersebut tidak cuma berkaitan bersama bentuk bentang alam, namun juga kondisi daerah tangkapan air. Belum lagi menyoal kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS yang mengurangi kemampuan lingkungan menahan dan mengatur aliran air.
Alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan lemahnya pengendalian kawasan dapat memperbesar limpasan air ketika hujan berintensitas tinggi terjadi.
Maka dari itu penanganan banjir tidak cukup berhenti pada perbaikan tanggul yang jebol.
Pemerintah perlu memetakan kembali kawasan rawan, mengevaluasi tata ruang, serta membatasi pembangunan di lokasi yang berisiko tinggi terdampak banjir bandang.
Hatma menyarankan pemetaan ulang kawasan rawan bencana bersama menggabungkan peta kerawanan yang dimiliki BNPB dan lokasi kejadian terbaru.
Hasilnya dapat menjadi dasar penyesuaian aturan tata ruang agar permukiman dan aktivitas manusia tidak terus berkembang di kawasan berisiko tinggi.
Selain penataan ruang, pemulihan kawasan hulu juga perlu dilakukan melalui pendekatan infrastruktur hijau berupa rehabilitasi tutupan lahan. Didukung oleh infrastruktur fisik mencakup pembangunan atau perbaikan tanggul dan bangunan pengendali banjir sesuai kondisi setempat.
Menurut dia, pemulihan ekologis wajib berjalan beriringan bersama kesiapsiagaan pihak pemerintah dan masyarakat sekitar.
Upaya tersebut diperlukan agar risiko terhadap masyarakat sekitar dapat ditekan tanpa wajib menunggu seluruh kondisi lingkungan pulih bagaikan semula.
Bukan Sekadar Musibah Musiman
Banjir Padang memperlihatkan bahwa ancaman bencana tidak berhenti ketika satu kejadian berakhir ditangani.
Di tengah kemarau dan karhutla di sejumlah wilayah Sumatra, hujan ekstrem di wilayah lain memperlihatkan perlunya mitigasi yang menyesuaikan kondisi cuaca dan kerentanan setiap daerah.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.472 kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2024.
Sesejumlah 3.449 kejadian atau sekitar 99,34 persen merupakan bencana hidrometeorologi, bersama banjir menjadi jenis bencana teramat dominan sesejumlah 1.420 kejadian.
Meski jumlah kejadian pada 2024 makin rendah dibandingkan 2023, besarnya porsi bencana hidrometeorologi tetap memperlihatkan pentingnya pengelolaan risiko banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan.
Data tersebut juga mengingatkan bahwa penanganan bencana perlu memperhitungkan dampak terhadap masyarakat sekitar, bukan cuma menghitung jumlah kejadiannya.
Hatma menilai sejumlah ekosistem di Indonesia telah menyikapi tekanan yang melampaui daya dukungnya. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan semakin rentan ketika menyikapi curah hujan ekstrem.
“Artinya secara ekosistem itu sebenarnya pada saat ini di Indonesia itu ada sejumlah lokasi-lokasi yang merasakan daya dukung ekosistemnya itu telah terlampaui,” kata Hatma.
Ancaman tersebut berlangsung ketika seuntukan wilayah Sumatra masih menyikapi kondisi kering dan risiko karhutla.
BMKG mencatat pada dasarian I Oktober 2026, seuntukan wilayah Sumatera Selatan merasakan kekeringan ekstrem bersama hari tanpa hujan makin dari 60 hari, sementara seuntukan besar wilayahnya masih berada dalam musim kemarau.
Di sisi lain, BMKG tetap memperingatkan potensi hujan di sejumlah wilayah meskipun kondisi kering masih mendominasi.
Prakiraan cuaca periode 9-15 Oktober 2026 menyebutkan dinamika atmosfer masih dapat memicu hujan lokal, berakibat musim kemarau tidak otomatis meniadakan risiko banjir.
Hatma mengingatkan bahwa perubahan pola cuaca wajib menjadi dasar demi memperbarui pendekatan penanggulangan bencana.
Pemerintah perlu mengantisipasi kebarangkalian meningkatnya risiko di kawasan yang semasih belumnya tidak dikategorikan sebagai wilayah rawan.
“Kalau frekuensinya telah meningkat, kan berarti itu telah bukan anomali lagi. Itu sebagai sebuah pola baru,” tandas Hatma.
Refleksi Penanganan Bencana
Dalam konteks Padang, perubahan pendekatan itu perlu diwujudkan melalui penguatan sistem peringatan dini yang terhubung bersama pemantauan hujan dan debit sungai.
Warga di kawasan rawan juga membutuhkan informasi yang cepat, jalur evakuasi yang jelas, dan prosedur penyelamatan ketika permukaan air meningkat.
Perbaikan infrastruktur wajib berjalan bersama rehabilitasi tutupan lahan di hulu DAS dan penataan ruang demi mengurangi paparan permukiman terhadap banjir bandang.
Pemerintah tidak dapat cuma menunggu kondisi ekologis pulih semasih belum mengambil langkah mitigasi.
Pemetaan ulang kawasan rawan, pembatasan pembangunan di lokasi berisiko tinggi, dan pemulihan lingkungan perlu dilakukan secara bersamaan.
“Jadi biarkan proses ekologis yang masih belum tuntas tadi itu menuntaskan diri, tapi lalu manusia yang terkena dampak itu juga dapat terkurangi,” ujar Hatma.
Bantuan logistik, evakuasi, dan pemulihan dari pihak pemerintah maupun relawan tetap diperlukan demi menolong masyarakat sekitar setelah bencana.
Namun, kesuksesan penanganan tidak cukup diukur dari kecepatan bantuan tiba, melainkan juga dari kemampuan mencegah kerusakan dan pihak korban berulang.
Jika banjir terus ditangani sebatas tanggap darurat, masyarakat sekitar akan terus menanggung risiko yang sama setiap kali hujan ekstrem datang.
Tantangan pihak pemerintah bukan sekadar memulihkan kondisi setelah bencana. Melainkan membenahi tata ruang, memperkuat peringatan dini, dan memulihkan ekosistem agar bencana tidak terus menjadi siklus yang berulang.
