MediaKeadilan.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan bila Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) dan BPI Danantara demi menjaga ekonomi Indonesia.
Hal ini diungkapkan Menkeu Suahasil usai bertemu bersama Presiden Prabowo di Istana Kekepala negaraan, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Dalam pembahasan itu, membeberkan sejumlah kondisi ekonomi Indonesia yang terjadi sejumlah waktu belakangan.
“Dalam jangka pendek, saya menyebutkan kepada Bapak Presiden, menginformasikan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan demi situasi kini ini,” katanya.
Bendahara Negara lalu membeberkan bila Presiden Prabowo mengimbaunya demi terus menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap kredibel dan terus menjalankan efisiensi secara terukur.
Dengan demikian, lanjutnya, APBN dapat digunakan semaksimal barangkali demi kesejahteraan, perlindungan sosial, hingga membangun infrastruktur.
Tak cuma itu, Suahasil juga membeberkan bila pertemuan juga membahas soal peran investasi yang akan dilakukan Danantara. Menurutnya, Kemenkeu sebagai otoritas fiskal akan berkolaborasi bersama lembaga tersebut.
“Kami berkolaborasi bersama amat-amat erat antara Danantara bersama APBN. Jadi ibaratnya Danantara dan APBN itu saling kolaborasi, beruntuk tugas supaya menjaga perekonomian Indonesia,” lanjutnya.
Suahasil memaparkan bila APBN berfungsi demi membiayai sektor yang sifatnya pelayanan publik, infrastruktur dasar, hingga operasional dari Pemerintah.
Sementara BPI Danantara berfungsi sebagai lembaga yang mengelola investasi. Menurutnya, investasi akan amat kuat ketika diserahkan ke Danantara.
“Danantara itu merupakan investasi. Investasi akan amat kuat di Danantara. Tadi kita sejumlah membicarakan gerak sinergi yang perlu kita lakukan bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut Suahasil juga menginformasikan soal hasil pengesahan UU APBN 2027 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada hari semasih belumnya. Dalam kesepakatan itu, Pendapatan Negara dipatok Rp 3.435,10 triliun, sementara itu Belanja Negara ditetapkan Rp 4.106,26 triliun.
“Saya menginformasikan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara Rp 3.400 triliun makin. Kemudian Belanja negara Rp 4.100 triliun makin,” pungkasnya.
