MediaKeadilan.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut perbedaan penilaian kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam survei IPO dan Center of Economic and Law Studies (Celios) dipengaruhi perbedaan metodologi penelitian.
Dedi menegaskan, survei IPO mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Bahlil mencapai 31,1 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi di antara aparatur negara kementerian yang membidangi sektor ekonomi.
Capaian tersebut jauh di atas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebesar 4,5 persen dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri sebesar 2 persen.
“Perbedaan bersama Celios amat barangkali lantaran metodologi yang digunakan juga berbeda. IPO memakai pengambilan sampel secara acak dan proporsional, sementara Celios memakai sampling purposif. Purposif itu artinya sampel ditentukan sesuai bersama keinginan atau kebutuhan peneliti,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Menurut Dedi, perbedaan karakteristik responden dan kelompok yang diteliti dapat memengaruhi hasil kajian.
Karena itu, hasil penelitian yang berbeda tidak dapat langsung dijadikan dasar demi menyimpulkan buruknya kinerja seorang aparatur negara publik.
Ia juga menyoroti keterlibatan Kabinet Bayangan dalam kajian Celios yang dinilainya cenderung berorientasi pada kritik terhadap pihak pemerintah.
“Tentu apabila tujuannya kritik, dapat ditentukan cuma menyaksikan sisi buruk,” ungkapnya.
Dedi menyebut tingginya kepuasan terhadap Bahlil dalam survei IPO juga ditopang popularitasnya di masyarakat sekitar.
Di samping persoalan angka survei, Dedi mengapresiasi karakter kepemimpinan Bahlil, terutama saat menyikapi dinamika hubungan Indonesia dan Singapura.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan keberanian politik dan keberpihakan terhadap kedaulatan nasional.
“Apa yang ditunjukkan Bahlil merupakan sikap nasionalis, demi kedaulatan. Soal diplomasi persuasi yang diabaikan dapat dimaklumi apabila Singapura makin dahulu reaktif dan provokatif,” kata Dedi.
Dedi menegaskan, pihak pemerintah wajib mengutamakan kepentingan rakyat dan kedaulatan nasional dalam mengambil keputusan, bukan semata-mata mempertimbangkan keuntungan investasi luar negeri.
