MediaKeadilan.com – Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) bersama mengirimkan dana langsung ke rekening penerima manfaat mengawali kuartal I-2027. Namun, kebijakan ini justru dibayangi risiko baru, yakni dana bantuan digunakan demi judi online (judol).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan penyaluran langsung ke rekening diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dalam distribusi bansos.
Di sisi lain, pihak pemerintah wajib menyikapi persoalan penyalahgunaan dana setelah bantuan diterima masyarakat sekitar.
“Jadi idenya Presiden saya kira telah bagus sekaligus, dan itu akan mengurangi korupsi lagi, tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol,” kata Luhut saat konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Luhut menyebutkan pihak pemerintah tengah mencari mekanisme agar dana bansos tidak mudah digunakan demi aktivitas yang tidak sesuai perdemian. Salah satu opsi yang dipertimbangkan merupakan mengubah seuntukan penyaluran menjadi kupon yang cuma dapat digunakan demi kebutuhan tertentu.
“Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon berakibat tidak boleh judi online, dia cuma barangkali bayar listrik bayar beras, bayar bensin segala macam,” ujarnya.
Rencana penyaluran bansos langsung ke rekening tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 50 juta penerima manfaat yang masuk kelompok masyarakat sekitar desil 1 hingga 5.
Artinya, pihak pemerintah tidak cuma dituntut mengonfirmasi dana benar-benar masuk ke tangan masyarakat sekitar miskin, namun juga wajib mengonfirmasi bantuan tersebut tidak berujung pada penggunaan yang menyimpang setelah diterima.
